Follow
Pada Pansus Pelindo, Menhub Jonan jelaskan kejanggalan konsesi JICT
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta PT Pelindo II (Persero) dan Hutchison Port Holding agar mengubah perjanjian terkait konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT). Sebab, di dalam perpanjangan tersebut, perseroan telah mengalihkan hak konsesi yang dimilikinya kepada Hutchison.
Padahal, Pelindo II seharusnya tidak bisa mengalihkan konsesi tanpa seizin regulator. Sehingga, perjanjian tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
"Kalau dalam hal Tanjung Priok, badan usaha yang mendapat konsesi terminal JICT itu Pelindo II. Konsesi tidak bisa dialihkan tanpa izin regulator. Dia mau kerja sama silakan saja, tapi bentuknya bukan untuk mengalihkan konsesi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).
-
Kenapa Kemendag gak mau ubah Permendag 8? 'Sampai saat ini, tidak ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8, tidak ada sama sekali,' kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (15/7).
-
Siapa yang menandatangani perjanjian JV? Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Len Industri (Persero) / Holding DEFEND ID dan Nicolas Bouverot, Vice President Thales Asia di Jakarta.
-
Kenapa UU No. 22 Tahun 2014 dicabut? Namun, penolakan secara masif dilakukan masyarakat hingga menyebabkan UU tersebut dicabut dan Perppu No. 1 Tahun 2014 dikeluarkan yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015.
-
Dimana Ganjar menandatangani? Ganjar ikut membubuhkan tanda tangan di pojok 'Tinta Perjuangan Untuk Indonesia' yang ada di koridor menuju ruang rakernas.
-
Siapa yang menandatangani perjanjian kerja sama? Pada akhir acara penandatangan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama ditandatanganisecara langsung oleh Dekan FH UMY dan Ketua PTUN Yogyakarta.
-
Siapa yang menandatangani nota kesepahaman? Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Muhammad Hatta dan Dekan Fakultas Teknik Pertanian UGM Eni Harmayani.
Menurut Menteri Jonan, dalam UU Nomor 17 tahun 2008 disebutkan bahwa kewenangan operator merangkap sebagai regulator sudah tidak berlaku lagi. Sehingga, Pelindo II hanya memiliki kewenangan sebagai operator.
"Dalam perjanjian yang dibuat 99 itu (UU Pelayaran yang lama) saat itu Pelindo memang diberikan kewenangan baik sebagai operator maupun regulator. Dalam UU Pelayaran yang baru (UU No 17 2008) itu sudah tidak berlaku lagi bahwa operator itu merangkap sebagai regulator," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua panitia lelang juga mengaku mengetahui terdapat pekerja yang memiliki sertifikat keahlian pelelangan atau tidak di PT Jasa Marga.
Baca Selengkapnya
Jembatan lengkung LRT dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan disebut salah desain.
Baca Selengkapnya
Hasil pengujian itu pun dibenarkan oleh Andreas lantaran sesuai dengan perbandingan yang ia lakukan, mutu beton Tol Layang MBZ tidak sesuai spesifikasi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah tidak alergi terhadap berbagai macam kritik
Baca Selengkapnya
Perancang jembatan lengkung LRT, Arvila Delitriana blak-blakan, tidak ada kesalahan dalam perancangan bangunan ini.
Baca Selengkapnya
Desain yang salah diduga terletak pada jembatan lengkung bentang panjang LRT Jabodebek.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 Tahun 2024 terbit untuk mengatasi permasalahan tertahannya 26.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.
Baca Selengkapnya
Mutu Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.
Baca Selengkapnya
Pembelian armada itu semestinya untuk mengatasi masalah penumpukan di pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya
PT Membran Utama sempat melakukan audit kualitas Tol MBZ selama 6 bulan pada 2020, khususnya struktur bagian atas jalan tol
Baca Selengkapnya