Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Dipangkas Rp1,9 Triliun Tahun Ini

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, pagu anggaran tahun 2021 Perhubungan Darat mengalami penurunan Rp 1,9 triliun, dari semula Rp 7,64 triliun menjadi Rp 5,6 triliun.

Kemudian, pada bulan Mei 2021 Perhubungan Darat mendapat tambahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 298 miliar, sehingga pagu alokasi perhubungan menjadi Rp 5,9 triliun. Sementara untuk penyerapan realisasi anggaran, perhubungan darat pada tanggal tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar 25,79 persen atau lebih kecil 0,36 persen dari target 26 persen.

"Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran PEN sebesar Rp 298 miliar yang saat ini masih memasuki tahap pelelangan serta pergeseran pencarian SPM menjadi awal Juni 2021," kata Budi Setiyadi dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Selasa (8/6).

Terkait program pendukung Padat Karya, Direktorat Perhubungan darat melaksanakan program padat karya tahun 2021 dengan pagu kegiatan sebesar Rp 2,8 triliun dengan jumlah target tenaga kerja sebesar 15.243 orang dan besaran upah Rp 55 miliar. Menurutnya, jumlah ini merupakan akumulasi anggaran kegiatan pendukung Padat Karya ditambah dengan kegiatan pendukung padat karya dari anggaran tambahan PEN.

Sehingga realisasi kegiatan per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 786,6 miliar atau 27 persen dengan relaksasi jumlah tenaga kerja sebesar 4.200 orang dan biaya upah sebesar Rp 11,1 miliar. "Kegiatan program pendukung padat karya ini kami laksanakan dengan sebaran kegiatan di 33 provinsi, 341 kabupaten kota, dan 631 Desa," ujarnya.

Adapun hingga 31 Mei 2021 Perhubungan darat telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung padat karya tersebut di 31 provinsi dan 151 kabupaten/kota dan 252 Desa.

Pagu Indikatif di 2022

Budi mengatakan, pagu indikatif anggaran tahun 2022 untuk Direktrorat Perhubungan Darat hanya sebesar Rp 5,34 triliun, dari Pagu kebutuhan hasil pembahasan terpadu tingkat hubungan sebesar Rp 13,8 triliun. Angka ini berdasarkan jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp 529 miliar, belanja barang Rp 2,5 triliun dan belanja modal sebesar Rp 2,2 triliun.

Penyusunan Pagu indikatif Perhubungan Darat ini telah diselaraskan dengan kerja pemerintah Tahun 2022 sebagaimana Peraturan Menteri PPN kepala Bappenas nomor 2 tahun 2021 tentang pencanangan rencana kerja pemerintah Tahun 2022 yang bertemakan pemulihan ekonomi dan Reformasi struktural.

Di mana fokus Kementerian Perhubungan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2022 terdapat pada pembangunan bagi industri pariwisata, ketahanan pangan dan juga infrastruktur. Implementasi rencana kerja pemerintah dalam penyusunan Pagu indikatif Tahun 2022 dilakukan melalui penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi berdasarkan program dan ketersediaan anggaran.

Dari rencana tersebut maka peran Perhubungan Darat pada Prioritas Nasional terbagi menjadi 3 program prioritas (PP), pertama infrastruktur pelayanan dasar terkait dengan infrastruktur melalui kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan, Pembangunan ATCS, dan pekan nasional Keselamatan jalan.

Kedua, Infrastruktur ekonomi yang terdiri dari pembangunan pelabuhan Sungai Danau, pembangunan Terminal barang internasional, pembangunan kapal penyeberangan Perintis, subsidi angkutan penyeberangan, pembangunan Terminal tipe A, rehabilitasi pelabuhan ASDP.

"Kemudian (ketiga), infrastruktur perkotaan mulai pembangunan kegiatan revitalisasi Terminal tipe A, subsidi angkutan umum, pembangunan UPPKB," ujarnya.

Dalam penyusunan Pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dibagi per kegiatan dalam redesign sistem perencanaan dan penganggaran diantaranya infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp 2 triliun. Selanjutnya, pelayanan transportasi darat Rp 1 triliun, keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar Rp 774 miliar, penunjang teknik transportasi darat Rp 490 miliar dan dukungan manajemen sebesar Rp 958 miliar.

"Penyusunan kegiatan dalam Pagu indikatif sebagaimana tersebut diatas kami laksanakan melalui beberapa kegiatan dan pertimbangan antara lain berdasarkan prioritas keselarasan dalam Instruksi Presiden RPJMN, melanjutkan kegiatan yang tertunda atau Carry over dari refocusing tahun 2021," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com