Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pajak baru terkumpul Rp 683 T, Kemenkeu siap kejar orang kaya

Pajak baru terkumpul Rp 683 T, Kemenkeu siap kejar orang kaya SPT pajak. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Per 26 September 2014, penerimaan negara dari sektor pajak baru terkumpul Rp 683 triliun, alias 65 persen dari target APBN tahun ini. Penurunan terjadi dari sektor Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengakui perolehan hingga September cuma sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Buat mengejar target, dia akan menerapkan beberapa strategi, salah satunya menguber orang superkaya di Indonesia agar tak lagi mengemplang Pajak Penghasilan (PPh) pribadi.

"Kita sudah MoU dengan Polri untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap individu yang berpenghasilan besar. Mereka ini akan jadi sasaran, supaya muncul kepatuhan lebih besar dari para wajib pajak berpenghasilan besar," kata Fuad di kantornya, Jakarta, Senin (29/9).

Orang lain juga bertanya?

Dari analisis Ditjen Pajak, maraknya mobil murah ramah lingkungan jadi biang kerok penerimaan dari PPnBM anjlok. Sedangkan PPN Dalam Negeri tak terkumpul maksimal, akibat restitusi disebabkan aturan undang-undang.

Sebaliknya, PPh Badan dan PPh final 1 persen bagi UMKM menyokong penerimaan negara beberapa bulan terakhir.

"Ini menyebabkan pertumbuhan dari PPh bagus, dari PPN memburuk. Tapi setidaknya kombinasinya masih lebih baik dibanding September tahun lalu yang 59 persen (dari target)," kata Fuad.

Bila dibedah lagi, realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajaknya adalah PPh nonmigas Rp 334 triliun; PPN dan PPnBM Rp 245 triliun; serta PBB Rp 1,4 triliun.

Dengan perkembangan ini, Ditjen Pajak masih optimis bisa mencapai target Rp 1.200 triliun. Fuad menyatakan anak buahnya sudah menjalankan diversifikasi penarikan pajak. Tak lagi mengandalkan perusahaan tambang, tapi sudah menyasar perusahaan dagang.

Demikian pula kerja sama penyamaan data pajak dengan beberapa pemerintah daerah, misalnya untuk penjualan mobil bekas dan rumah. Tapi tetap saja PPh wajib pajak superkaya yang harus digenjot.

"Kita upayanya selalu mencapai target, kita lihat saja. Upaya apa saja, ya kita tetap temanya pajak orang pribadi yang selama beberapa tahun terakhir sangat tidak memuaskan."

Terkait target pajak APBN 2015 sebesar Rp 1.380 triliun, alias meningkat Rp 9,2 triliun, Fuad mengaku optimis pemerintahan baru sanggup mencapainya. Kenaikan dari 12,5 persen itu merujuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto di kisaran 10-12 persen.

Tapi Fuad mengakui, capaian Ditjen Pajak akhir tahun nanti akan menggambarkan apakah APBN 2015 realistis.

"Kita usahakan penerimaan semaksimal mungkin, apa yg kita capai tahun ini jadi basis, ke atas Rp 1.200 triliun yang harus kita capai di 2015," ungkapnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mobil Bekas Kini Lebih Laku Dibanding Mobil Baru, Bukti Turunnya Daya Beli Masyarakat
Mobil Bekas Kini Lebih Laku Dibanding Mobil Baru, Bukti Turunnya Daya Beli Masyarakat

Kukuh menyebut salah satu penyebab fenomena tersebut dapat terjadi yakni menurunnya daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Penyebab Rendahnya Penjualan Mobil Baru di Indonesia Sepanjang 2024
Ternyata Ini Penyebab Rendahnya Penjualan Mobil Baru di Indonesia Sepanjang 2024

Penjualan mobil baru pada tahun 2014 mencapai hingga 1,2 juta unit. Sementara penjualan mobil baru di sepanjang 2023 terus turun jadi berkisar 1 juta unit.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
Wuling BinguoEV, Kendaraan Listrik yang Kian Populer di Indonesia.
Wuling BinguoEV, Kendaraan Listrik yang Kian Populer di Indonesia.

Wuling BinguoEV menjadi salah satu mobil listrik yang semakin diminati di Indonesia, dengan pajak tahunan yang terjangkau dan potongan PPN dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Apa Itu Pemutihan Pajak? Ini Makna dan Fungsinya
Apa Itu Pemutihan Pajak? Ini Makna dan Fungsinya

Pemutihan pajak kendaraan menghapus denda keterlambatan, mempermudah pelunasan pajak kendaraan.

Baca Selengkapnya
Aturan Operasional Mobil Tua di Jakarta Dinilai Berpotensi Jadi Polemik
Aturan Operasional Mobil Tua di Jakarta Dinilai Berpotensi Jadi Polemik

Presiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Keunggulan Mobil Listrik di Indonesia serta Kebijakan Pajak dan Cara Perhitungannya
Keunggulan Mobil Listrik di Indonesia serta Kebijakan Pajak dan Cara Perhitungannya

Mobil Listrik Ramah Lingkungan Jadi Tren, Begini Cara Menghitung Pajaknya

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut

Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya
Dibanding Naikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Kejar Pajak Orang Kaya Nilainya Rp81 Triliun
Dibanding Naikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Lebih Baik Kejar Pajak Orang Kaya Nilainya Rp81 Triliun

Program MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan Rp71 T.

Baca Selengkapnya