Pajak E-Commerce Akan Buat Pelaku UMKM Jual Dagangan di Media Sosial

Merdeka.com - Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pajak bisnis jual beli daring (online) atau e-commerce yang mulai berlaku pada 1 April 2019. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA, Ignasius Untung menilai bahwa adanya PMK ini justru akan mengancam platform e-commerce lokal. Sebab, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan lebih memilih menjajalkan dagangan mereka melalui media sosial.

"Dari studi idEA menemukan bahwa 95 persen pelaku UMKM online masih berjualan di platform media sisial. Dan hanya 19 persen yang sudah menggunakan platform marketplace," kata Untung dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Senin (14/1).

Untung mengatakan, secara otomatis pemberlakuan PMK 210 pada plaform marketplace akan mendorong pedagang untuk beralih berdagang melalui media sosial yang minim kontrol. Berbagai permasalahan termasuk penipuan dan perlindungan konsumen pun dikhawatirkan meningkat.

"Tanpa pemberlakuan PMK 210 pun platform marketplace sudah harus berjuang keras untuk bersaing di tengah perlakuan yang tidak sama dengan media sosial yang notabennya minim kepatuhan," katanya.

Jika kondisi ini berlanjut, kata Untung maka dikhawatirkan plaform e-commerce lokal akan kalah bersaing. "Kalah bersaing karena kalah strategi, itu sudah menjadi risiko bisnis. Tapi kalau bersaing karena tidak adanya level playing field atau kesetaraan itu amat disayangkan. Padahal justru platform lokal mendorong peningkatan ekonomi ketimbang platform media sosial yang dimiliki asing," pungkasnya.