Paket kebijakan belum jalan, Jokowi marahi para menteri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegur sejumlah menteri bidang ekonomi yang belum mampu menerapkan paket kebijakan ekonomi jilid XII. Jokowi berharap sejumlah menteri maupun pihak lainnya dapat mengimplementasikan isi paket kebijakan tersebut di lapangan.

"Saya minta langkah perbaikan dalam paket ini betul-betul jalan di lapangan, dan berubah secara nyata. Jangan sampai hanya tertulisnya, tapi di lapangannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas membahas Penilaian Standard and Poor dan Ease of Doing Business di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5).

Jokowi mencontohkan salah satu hal yang belum terwujud yaitu misalnya perizinan Perseroan Terbatas (PT) yang masih memakan waktu panjang. Jokowi juga menemukan pembuatan sertifikat kepemilikan tanah juga belum sesuai dengan keinginannya.

"Saya lihat misalnya, pembuatan PT misalnya mengenai hari dan biaya masih belum. Kemudian, yang berkaitan dengan sertifikat tanah juga belum, ini agar diikuti di lapangan," tegas dia.

Jokowi menjelaskan isi dari paket kebijakan ekonomi jilid XII yakni mengatur kemudahan izin, prosedur, waktu dan biaya untuk kemudahan berusaha. Apabila dapat dijalankan dengan baik, Jokowi yakin peringkat Ease of Doing Business business (EODB) bisa naik dari peringkat 109 menjadi peringkat 40.

"Langkah-langkah perbaikan diperlukan karena saya ingin agar peringkat ease of doing business (EODB) bisa diturunkan dari 109 menjadi peringkat yang ke-40," kata Jokowi.

Dalam rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.