Follow
Paket kebijakan ekonomi ala Jokowi dinilai tak fokus pada persoalan
Merdeka.com - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati melihat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang tidak sesuai dengan persoalan.
Deregulasi atau penyederhanaan aturan dinilai sebagai bukti kurang fokusnya pemerintah menyelamatkan perekonomian nasional. Menurutnya, ini juga menandakan pemerintah tidak paham kondisi paling krusial yang harus dibenahi.
"Justru menurut saya ketika pemerintah tidak bisa fokus artinya tidak paham apa yang menjadi persoalan paling krusial yang kita hadapi," kata Enny di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (25/9).
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 7%? 'Kalau kita mau menuju Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen. Pendapatan per kapita kita harus di atas 10 ribu dolar AS. GDP kita harus 5-6 terbesar di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan mesin pendongkrak ekonomi,' ujar Bahlil saat Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (17/7).
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa target pertumbuhan ekonomi penting? Sehubungan dengan itu, salah satu manfaat yang dirasakan pemerintah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan dan pemerataan infrastruktur masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat karena pendapatan per kapita sudah melonjak.
Menurut Enny, seharusnya pemerintah memberikan stimulus untuk lima sektor krusial yang mampu menunjang perekonomian dalam negeri yakni sektor industri, kemaritiman, pertanian, pariwisata, infrastruktur.
"Pertanian itu fokusnya apa, industri itu yang empat itu substitusi, hilirisasi terus substitusi impor. Sebenarnya tinggal itu saja, kalau mau fokus ya fokusnya itu bareng-bareng," kata Enny.
Enny menjelaskan, lima sektor tersebut membutuhkan stimulus untuk mendorong perekonomian dalam negeri.
"Selain itu, dapat pula mendorong investor masuk ke Indonesia," tegas Enny.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
ASN harusnya mengurus hal penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan masalah kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca Selengkapnya
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca Selengkapnya
Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Bangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca Selengkapnya