Follow
Paket kebijakan ekonomi jilid XII beri kemudahan bisnis UKM
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan paket kebijakan ekonomi jilid XII akan berisi mengenai kemudahan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM). Menko Darmin menjelaskan paket kebijakan ekonomi jilid XII ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Soal kemudahan berusaha buat UMKM," kata Menko Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4).
Dia menyebut kali ini Presiden Jokowi yang mengumumkan karena paket jilid ini merupakan paket besar. "Karena paketnya besar dan penting," ujarnya.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sebelumnya, Presiden Jokowi terakhir kali menyampaikan paket kebijakan pertama kali pada tahun lalu. Saat itu, presiden menyampaikan paket kebijakan jilid I. Setelahnya atau jilid II hingga XI, presiden memerintahkan menterinya untuk menyampaikan paket kebijakan.
Paket kebijakan yang terakhir kali dikeluarkan pemerintah ialah jilid XI yang terdiri atas lima kebijakan. Namun, salah satu kebijakan terpaksa ditunda karena perlu ada koordinasi dan regulasi dari pemerintah daerah berupa Perda.
"Satu kebijakan tidak jadi diumumkan karena harus lebih dimatangkan. Ini menyangkut mengenai masyarakat pedesaan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengaku sudah bisik-bisik tentang Keppres itu yang diajukan oleh pentinggi HIPMI terkait hari kewirausahaan nasional.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, meski presiden akan berganti, dia menjamin program pemerintah sekarang bakal dilanjutkan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
Jokowi membacakan pidato tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap, pameran BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ini dapat mempertemukan UMKM dengan para pembeli (buyer) baik dalam negeri maupun luar negeri.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca Selengkapnya
meminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memiliki serangkaian agenda di IKN, mulai dari peresmian hotel hingga pembanguanan mall duty free.
Baca Selengkapnya
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya