Paket kebijakan ekonomi, Mendag akui birokrasi bertele-tele
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui birokrasi pemerintah masih lamban atau bertele-tele. Ini menjadi salah satu faktor paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah belum menemui hasil yang optimal.
Atas dasar itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membentukSatuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Satgas tersebut terdiri dari empat kelompok kerja.
Terkait itu,Thomas ditunjuk menjadi ketua Pokja I. Dia dengan didamping Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertugas melakukan diseminasi atau sosialisasi paket kebijakan ekonomi pemerintah
-
Apa strategi Kementan untuk meningkatkan produktivitas? Mentan mengatakan penanaman 1000 hektare adalah strategi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa yang didorong oleh Kementan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong HUT ke 78 RI menjadi semangat dalam membangun pertanian yang berdaulat pangan.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
"Tidak ada gunanya kami banting tulang siang malam, kalau pelaku tidak tahu apa isi paket dan apa fungsinya. Jadi di sinilah kami, memastikan stakeholder mengerti semua apa isi dan makna paket kebijakan ekonomi ini, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan," ungkapnya, Selasa (28/06).
Menurut Thomas, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diseminasi paket kebijakan ekonomi harus disampaikan dengan menggunakan narasi.
"Agar benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku di lapangan," katanya.
"Bukan hanya menerbitkan peraturan yang steril dan tidak dipakai oleh pelaku, jadi kami mau mengangkat kisah-kisah nyata dari para pelaku atau golongan terkait apa yang yang memanfaatkan kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan."
Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, saat pelantikan satgas, Wapres menyampaikan sejumlah catatan.
"Pertama agar bekerja optimum dari tugas yang diberikan. Tapi usahakan jangan sampai mau menyederhanakan peraturan dengan terlalu banyak menambah peraturan," kata Darmin dalam kesempatan sama.
Darmin menambahkan, kebijakan ekonomi jangan hanya terpaku pada paket deregulasi. Wapres menginginkan paket kebijakan ekonomi tidak parsial.
"Misalnya bicara dwelling time atau daging sapi, kami harus bergerak ke arah yang lebih luas. Sehingga kebijakannya lebih komprehensif dari hulu ke hilir di setiap bidang," katanya.
"Tentu saja itu usulan yang sangat bagus, barangkali kita mulai dari yang parsial dulu sampai yang lebih komprehensif."
Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.
Penulis: Linda Juliawanti
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaSidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.
Baca SelengkapnyaSaid meminta supaya pemerintahan yang baru segera menyiapkan semua regulasi seperti Perpres. Sehingga setiap kementerian bisa segera berkolaborasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Prabowo membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Hashim menyebut dirinya kerap dihujani komentar soal kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.
Baca Selengkapnya