Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Paket kebijakan ekonomi, Mendag akui birokrasi bertele-tele

Paket kebijakan ekonomi, Mendag akui birokrasi bertele-tele Thomas Lembong. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui birokrasi pemerintah masih lamban atau bertele-tele. Ini menjadi salah satu faktor paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah belum menemui hasil yang optimal.

Atas dasar itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membentukSatuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Satgas tersebut terdiri dari empat kelompok kerja.

Terkait itu,Thomas ditunjuk menjadi ketua Pokja I. Dia dengan didamping Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertugas melakukan diseminasi atau sosialisasi paket kebijakan ekonomi pemerintah

"Tidak ada gunanya kami banting tulang siang malam, kalau pelaku tidak tahu apa isi paket dan apa fungsinya. Jadi di sinilah kami, memastikan stakeholder mengerti semua apa isi dan makna paket kebijakan ekonomi ini, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan," ungkapnya, Selasa (28/06).

Menurut Thomas, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diseminasi paket kebijakan ekonomi harus disampaikan dengan menggunakan narasi.

"Agar benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku di lapangan," katanya.

"Bukan hanya menerbitkan peraturan yang steril dan tidak dipakai oleh pelaku, jadi kami mau mengangkat kisah-kisah nyata dari para pelaku atau golongan terkait apa yang yang memanfaatkan kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan."

Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, saat pelantikan satgas, Wapres menyampaikan sejumlah catatan.

"Pertama agar bekerja optimum dari tugas yang diberikan. Tapi usahakan jangan sampai mau menyederhanakan peraturan dengan terlalu banyak menambah peraturan," kata Darmin dalam kesempatan sama.

Darmin menambahkan, kebijakan ekonomi jangan hanya terpaku pada paket deregulasi. Wapres menginginkan paket kebijakan ekonomi tidak parsial.

"Misalnya bicara dwelling time atau daging sapi, kami harus bergerak ke arah yang lebih luas. Sehingga kebijakannya lebih komprehensif dari hulu ke hilir di setiap bidang," katanya.

"Tentu saja itu usulan yang sangat bagus, barangkali kita mulai dari yang parsial dulu sampai yang lebih komprehensif."

Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.

Penulis: Linda Juliawanti

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS

Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.

Baca Selengkapnya
Sidang Kabinet Perdana 2,5 Jam, Prabowo Minta Menteri Kerja Seperti Tim ‘Total Football’
Sidang Kabinet Perdana 2,5 Jam, Prabowo Minta Menteri Kerja Seperti Tim ‘Total Football’

Sidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.

Baca Selengkapnya
Kabinet Merah Putih Dinilai Gemuk, Said Abdullah: Beri Kesempatan untuk Bekerja
Kabinet Merah Putih Dinilai Gemuk, Said Abdullah: Beri Kesempatan untuk Bekerja

Said meminta supaya pemerintahan yang baru segera menyiapkan semua regulasi seperti Perpres. Sehingga setiap kementerian bisa segera berkolaborasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Prabowo Bentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi, Ini Tugasnya
Prabowo Bentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi, Ini Tugasnya

Selain itu, Prabowo membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Tegas, Prabowo Bakal Evaluasi Seluruh Menteri dan Wakil Setiap 6 Bulan
Tegas, Prabowo Bakal Evaluasi Seluruh Menteri dan Wakil Setiap 6 Bulan

Ini dilakukan karena Hashim menyebut dirinya kerap dihujani komentar soal kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Diketuai Bahlil Lahadalia dengan Wakil AHY
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Diketuai Bahlil Lahadalia dengan Wakil AHY

Pembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Kritik Birokrasi Indonesia: Kalau Bisa Susah, Kenapa Dibikin Gampang
Prabowo Kritik Birokrasi Indonesia: Kalau Bisa Susah, Kenapa Dibikin Gampang

Prabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.

Baca Selengkapnya