Follow
Paket kebijakan III, BKPM bakal pangkas perizinan di kawasan berikat
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal memangkas proses perizinan investasi di kawasan berikat. Mengingat, banyak investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia berorientasi ekspor.
"Yang sebelumnya itu 5 step, akan 2 step dan itu bisa memangkas kira-kira waktu yang menurut kami cukup signifikan," kata Kepala BKPM Franky Sibarani saat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10).
Artinya, lanjut Franky, jika saat ini investor harus mengurus izin prinsip dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum mengajukan izin perusahaan di kawasan berikat. Maka, nantinya investor bisa lebih cepat mendapatkan izin berusaha di kawasan berikat.
-
Bagaimana cara BKPM mencapai target Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.'Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,' imbuhnya.
-
Mengapa Pelindo mempercepat proyek BMTH? 'Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, sejumlah proyek penunjang wisata juga terus kami kebut salah satunya BMTH. Targetnya 2024 bisa beroperasi sehingga kunjungan Cruise akan bertambah,' ujarnya.
-
Bagaimana cara meningkatkan produktivitas bisnis? Sistem dan aplikasi bisnis dapat membantu pekerjaan yang kita lakukan berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Keduanya juga memudahkan kita dalam mengurangi kesalahan, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan produktivitas.
-
Kapan 'proses jangka pendek' digunakan? Kegiatan produksi jenis ini dilakukan dengan cara cepat dan langsung menghasilkan barang atau jasa bagi konsumen. Misalnya produksi makanan seperti roti bakar, gorengan, dan lain-lain.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
"Kami harapkan dalam izin prinsipnya itu sudah langsung bisa mendapatkan penetapan kawasan berikat."
Menurut franky, penyederhanaan proses perizinan ini bakal menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi ketiga. Untuk itu, BKPM telah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
"Kami sudah koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai, tapi perlu dilakukan lagi, tapi intinya kami akan siapkan itu." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Upaya pemangkasan proses penerbitan izin tersebut akan segera direalisasikan.
Baca Selengkapnya
Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca Selengkapnya
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca Selengkapnya
Pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
Keberadaan jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN, dari 2 jam menjadi hanya 30 menit saja.
Baca Selengkapnya
Proses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.
Baca Selengkapnya
Minat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Selengkapnya
"Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A, 3B dan 5A sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus," kata Danis.
Baca Selengkapnya
Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil.
Baca Selengkapnya
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyebutkan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan Rosan sebagai menteri investasi yang baru.
Baca Selengkapnya
Skema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca Selengkapnya