Follow
Paket kebijakan IX, Jokowi keluarkan Perpres pembangunan listrik
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. Aturan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan rasio elektrifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, Perpres tentang infrastruktur ketenagalistrikan ini merupakan salah satu isi Paket Kebijakan Ekonomi ke IX yang diluncurkan pada Rabu (27/1) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Sampai tahun 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 GW dengan energi terjual mencapai 220 TWH. Rasio elektrifikasi saat ini sebesar 87,5 persen. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8 persen per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun dengan asumsi elastisitas 1,2," kata Darmin.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Bagaimana PLN bantu pengguna kendaraan listrik? Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan layanan home charging untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.
-
Mengapa PLN dukung kendaraan listrik? “PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan,“ kata Darmawan.
-
Apa kunci sukses proyek kelistrikan menurut PLN? Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Apa yang PLN lakukan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik? “PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan,“ kata Darmawan.
-
Apa saja yang PLN lakukan untuk transisi energi? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
Perpres ini nantinya akan berupa penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dan lain sebagainya.
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik.
"Namun PLN juga wajib mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri melalui proses pengadaan yang inovatif. Misalnya pengadaan secara openbook, pemberian preferensi harga kepada penyedia barang/jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan pabrikan-pabrikan dalam negeri menyediakan komponen untuk sistem pembangkit listrik."
Baca juga:
Paket kebijakan IX, pemerintah perbanyak negara asal impor sapi
Paket kebijakan IX, sektor logistik harus gunakan mata uang Rupiah
PLN: Kemudahan dapat listrik RI naik dari posisi 78 ke 46
Indonesia punya terminal LNG mini pertama di Bali
Awasi pembangunan 35.000 MW, PLN bentuk direktorat baru
Bangun pembangkit listrik, PLN tetap percaya kontraktor China (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PLN mengawal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Negara Nusantara, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Percepatan pembangunan sangat berperan vital dan perlu adanya kebijakan satu peta atau One Map Policy.
Baca Selengkapnya
Satu dekade ini dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyampaikan, pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sistem kelistrikan IKN Nusantara 100 persen akan berbasis pada energi baru terbarukan (EBT) yang juga sesuai dengan komitmen PLN mencapai Net Zero Emissions.
Baca Selengkapnya
Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca Selengkapnya
Banyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan transisi energi selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan diperlukan inovasi energi baru terbarukan, pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya