Follow
Paket kebijakan jilid II cuma mengulang jilid I
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap pertama atau dikenal dengan Paket September 1, tidak banyak dipahami pelaku usaha dan masyarakat.
Oleh sebab itu, di paket kebijakan tahap kedua yang bakal dirilis dalam waktu dekat, pemerintah sekadar mengulang dan memberi penjelasan dari paket kebijakan tahap pertama.
"Ya itu diulang dijelaskan, karena kita melihat ya memang belum terpahami dengan baik semuanya. Jadi ya kita ulang saja. Oleh dunia usaha, oleh masyarakat," kata Darmin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9).
-
Kenapa minat investor asing menurun di sektor keuangan Indonesia? Menurunnya minat investor asing terhadap sektor keuangan Indonesia disebabkan oleh sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju. Akibatnya, kebutuhan likuiditas pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi sangat kompetitif dan berbiaya mahal,' ucap Said.
-
Apa dampak pelemahan Rupiah terhadap harga kedelai? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Kenapa rupiah Indonesia hiperinflasi pada tahun 1963-1965? Di awal kemerdekaan Indonesia, sistem nilai tukar rupiah yang diterapkan yaitu kurs tetap. Artinya, sebuah negara harus ada cadangan devisa yang terkontrol. Akan tetapi sebagai negara baru Indonesia hanya punya sedikit cadangan devisa. Ekonomi Indonesia kemudian diperburuk saat bergulirnya agresi militer Belanda II.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
Dalam paket kebijakan jilid II, tidak banyak kebijakan baru yang akan dikeluarkan pemerintah. Paket kebijakan masih seputar industri, ekspor dan keuangan.
Pemerintah juga akan menjelaskan paket kebijakan pertama per sektor di kementerian masing-masing.
"Kalau 90 peraturan sekaligus tidak pernah rinci. Pasti keluarnya angka. Jadi kita pilih per sektor, jadi mungkin hanya 6-7 yang harus dijelaskan sehingga rinciannya menjadi bisa," ungkap Darmin.
Penjelasan per sektor akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. "Saya pikir bisa bercampur dengan penjelasan yang baru. Mungkin pisah besok misalnya kementerian pertanian, industri. Lusa siapa lagi dan begitu seterusnya," tutur Darmin.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak masyarakat di Indonesia beralih mengkonsumsi rokok murah.
Baca Selengkapnya
Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin kompak mengkritik dua jargon yang dipopulerkan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Penurunan realisasi penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan cukai saat ini.
Baca Selengkapnya
Lembaga riset independen tersebut memandang kebijakan tersebut telah memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Fraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK
Baca Selengkapnya