Paket kebijakan Jokowi bukan yang dibutuhkan masyarakat saat ini

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengeluarkan empat dari delapan paket kebijakan ekonomi yang diklaim sebagai upaya mengatasi anjloknya Rupiah. Namun, hal itu dinilai sejumlah pihak bukan sebuah solusi.

Salah satunya, Direktur Koalisi Anti Utang Dani Setiawan yang menilai keenam paket kebijakan ekonomi tersebut lebih bersifat jangka panjang. Masyarakat membutuhkan solusi jangka pendek untuk meredam dampak pelemahan Rupiah saat ini.

"Karena dampak dari kebijakan itu tidak langsung mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah, atau mengatasi memburuknya kinerja ekspor Indonesia," ujar Dani di kantor Seknas Fitra Jakarta Selatan, Kamis (19/3).

Dengan melemahnya Rupiah, lanjut Dani, daya beli masyarakat ikut anjlok. Menurutnya, sepatutnya Pemerintah menelurkan kebijakan yang mampu dirasakan dampaknya dalam waktu dekat.

Dia mencontohkan penurunan tarif dasar listrik (TDL) yang dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat dan pelaku usaha. "Jadi insentif bisa langsung dirasakan oleh pelaku usaha. Kalau paket kebijakan itu tidak langsung bisa dinikmati," tuturnya.

Dani menegaskan, depresiasi yang terjadi terhadap mata uang Garuda ini butuh tindakan yang cepat. "Ini terjadi karena pembayaran utang jatuh tempo besar, kinerja ekspor jeblok. Menurut saya harus cepat ditangani, enggak bisa dilakukan dengan kebijakan yang dampaknya baru terasa enam bulan atau setahun," ucapnya.