Paket Kebijakan ke-16 permudah pengusaha dapatkan perizinan usaha
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha melalui peluncuran paket kebijakan ke-16. Dengan aturan tersebut pemerintah bercita-cita terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan aturan percepatan pelaksanaan berusaha merupakan pintu baru bagi pengusaha untuk mendapat kepastian waktu proses perizinan.
"Maksudnya ada kepastian, kalau dimasukkan hari pertama akan selesai di hari ke 25, hari ke 7 atau 3 jam kemudian. Itu baik sekali," ujar Agus di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (1/9).
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa yang mengumumkan kebijakan baru BRI? Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perseroan kepada nasabah.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud fokus pada kemudahan hukum untuk wirausaha? Ganjar Pranowo mengatakan, payung hukum menjadi tolak ukur roda pemerintahan dalam pelbagai bidang. Pasangan capres-cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md berjanji akan memberikan kemudahan bagi pengusaha, terutama wirausahawan baru. Ganjar-Mahfud menorehkan janji ini dalam salah satu program prioritasnya.
Agus menjelaskan percepatan perizinan memang dibutuhkan untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi tetap kuat, berkesinambungan dan inklusif. Selain percepatan perizinan, Indonesia juga harus mampu memiliki daya saing yang semakin baik untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Meyakini daya saing semakin baik, antara lain tercermin dari infrastruktur lebih baik, SDM lebih andal dan juga aspek-aspek perizinan yang harus bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi ini konsisten dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang reform, resilien, dan progresif," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyambut baik reformasi subsidi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengalihkan subsidi berifat umum menjadi subsidi targeted. Subsidi ini dinilai lebih baik karena dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Kita menyambut baik bahwa yang akan ditingkatkan juga termasuk adanya reform bentuk-bentuk subsidi yang sifatnya subsidi umum. Diubah menjadi subsidi yang sesuai target, yang langsung untuk ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan," jelasnya.
"Kita sambut baik karena tadinya subsidi itu sifatnya umum, subsidi harga. Kalau sekarang kita lihat secara konsisten pemerintah mengalihkan subsidi itu kepada yang memerlukan," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaUU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaDimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca SelengkapnyaJokowi mewanti, Golden Visa hanya boleh digunakan untuk mereka yang hanya memenuhi syarat ketat dan tidak sembarangan diberikan.
Baca SelengkapnyaDurasi tersebut memungkinkan para investor untuk membangun keberlanjutan investasi mereka di IKN.
Baca SelengkapnyaAglomerasi pabrik diperuntukkan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah
Baca SelengkapnyaArif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca Selengkapnya