Paket kebijakan VIII, pemerintah bakal bangun dua kilang minyak

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII. Dalam paket ini, pemerintah akan memberi insentif pembangunan kilang minyak.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, insentif pajak untuk mendorong pembangunan kilang minyak akan dikeluarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Perpres kilang sudah naik ke Pak Presiden," kata Pramono di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/12).

Pemerintah mematok pembangunan dua kilang minyak yakni yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur dan Tuban, Jawa Timur. "Dengan kebijakan ini, akan ada pembangunan minimal 2-3 proyek kilang. Paling utama 2 kilang yang disiapkan, pertama di Bontang, kedua di Tuban," ujar Pramono.

Menurut Pramono, dengan pembangunan dua kilang minyak baru ini akan mendongkrak kapasitas produksi minyak Indonesia dari sekitar 900.000 barel per hari menjadi lebih dari 1 juta barel per hari.

"Dengan 2 kilang ini, harapannya ada tambahan kapasitas 300.000 barel per hari, jadi total produksinya di atas 1 juta barel lebih," ucap Pramono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menambahkan, pembangunan kilang nantinya akan terintegrasi dengan Petrokimia serta menggunakan teknologi terbaru.

"Pembangunan dua kilang nantinya juga akan terintegrasi Petrokimia. Teknologinya harus menggunakan teknologi baru, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan, serta tentu saja mengutamakan produk dalam negeri," tutur Darmin.

Menurut Darmin, integrasi dengan Petrokimia perlu dilakukan lantaran industri kilang sudah tidak menarik dari sisi keuntungan. "Industri kilang sudah pada titik tidak profit tidak menarik sehingga perlu dikombinasi dengan Petrokimia," tutup Darmin.