Paket kebijakan VIII, pemerintah buat satu peta redam konflik lahan

Merdeka.com - Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan deregulasi. Paket ini merupakan yang ke-VIII dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK untuk mendongkrak laju perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut, ada tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo ini.

Salah satu kebijakannya adalah mengenai penggunaan satu peta atau one map policy. Darmin menjelaskan, kebijakan ini adalah pembuatan peta standar dengan rasio 1:50.000. Menurut Darmin, kebijakan tersebut sangat mendesak mengingat banyaknya konflik lahan yang terjadi lantaran adanya tumpang tindih penggunaan lahan. Kondisi ini juga menghambat aktivitas pembangunan dan investasi.

"Sebetulnya peta ini sangat mendesak pada waktu kebakaran hutan kemarin ini terjadi. Tidak berarti setelah itu lewat menjadi kurang penting," kata Darmin di Kantoe Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/12).

"Pelaksanaan program-program pembangunan baik pembangunan kawasan sering terbentur dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan," imbuh Darmin.

Nantinya, kebijakan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Melalui kebijakan ini, lanjut Darmin, nantinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak lagi menggunakan standar peta masing-masing.

"Dengan terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal untuk pengembangan pembangunan nasional, ini mempermudah dan mempercepat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan batas daerah," tutur Darmin.

Dengan kebijakan satu peta tersebut, maka proses perizinan investasi juga semakin cepat dan memberikan kepastian usaha bagi para investor.

"Ini juga akan mempercepat perizinan investasi yang berdasarkan pemanfaatan lahan. Data ini juga bisa untuk simulasi, antara lain mitigasi bencana," tutur Darmin. (mdk/idr)