Paket Kebijakan XII, pelaku UMKM bisa urus izin selama 10 hari

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan paket kebijakan jilid XII yang salah satunya mengenai pemangkasan sejumlah izin untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi UMKM semakin meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejumlah perbaikan dilakukan pada seluruh indikator untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha tersebut. Seperti, dalam indikator memulai usaha, pelaku usaha harus melalui 13 prosedur yang memakan waktu 47 hari dengan biaya berkisar antara Rp 6,8-7,8 juta.

"Kini pelaku usaha hanya akan melalui 7 prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp 2,7 juta," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (28/7).

Izin yang dipermudah meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan persyaratan modal dasar pendirian perusahaan kepada UMKM. Hal ini berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal minimal untuk mendirikan PT adalah Rp 50 juta.

"Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas tetap minimal Rp 50 juta, tapi untuk UMKM modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT," pungkas dia.