PAN: PLN Harus Berikan Ganti Rugi untuk Tagihan yang Salah
Merdeka.com - PAN merespon maraknya keluhan warga akibat tagihan listrik yang membengkak. Wakil Ketua Komisi VII DPR dari PAN Eddy Soeparno meminta PLN memberikan ganti rugi untuk warga jika ada salah perhitungan.
"Kalau ternyata hitungan PLN yang salah maka harus berikan kompensasi untuk warga. Secara khusus kami sampaikan kepada PLN jangan sampai kejadian ini terulang kembali," demikian disampaikan Eddy di sela-sela Silaturahmi Virtual DPP PAN dan Fraksi PAN bersama Fraksi PAN DPRD se Kalimantan di Jakarta, Selasa (9/6).
Sekjen DPP PAN ini juga meminta PLN untuk terbuka menerima aduan warga sekaligus menjelaskan duduk perkara kenaikan tagihan listrik.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang menyampaikan visi PAN? Komitmen ini disuarakan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan melihat kondisi dunia saat ini.
-
Kenapa PAN melaporkan kasus perusakan APK ke Bawaslu? 'Kami sengaja laporkan ke Kepolisian dan Bawaslu karena hal ini merupakan tindakan kriminal, agar tidak terulang lagi,' kata Anton Purba di Kantor Bawaslu Kota Kediri.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
"Saya juga sudah sampaikan ke Dirut PLN tolong aduan warga ini diterima dengan baik. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jelaskan secara transparan mengenai metode perhitungan listrik agar warga bisa membandingkan," ucapnya.
"Misalnya kalau benar ada perubahan perubahan sistem perhitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata, maka jelaskan dengan detail perhitungannya," lanjut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Ke depan, Eddy meminta PLN untuk berinovasi memanfaatkan teknologi dalam membuat sistem informasi yang transparan, dan bisa memudahkan warga untuk membandingkan
"Inovasi ini bisa berbentuk aplikasi yang bisa di download di smartphone atau bentuk lain yang mudah diakses warga. Transparansi dan inovasi ini penting agar untuk kredibilitas PLN," tutup mantan Direktur Investment Banking Group Asia Pacific di Merril Lynch ini.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tagihan itu muncul usai meteran listrik dirumahnya harus diganti dengan yang baru.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, aliran listrik di Jambi sudah pulih 100 persen sejak hari Rabu (05/6) sekitar pukul 23:50 WIB malam hari.
Baca SelengkapnyaPLN telah menjalankan prosedur saat menjalankan P2TL pada Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaSedangkan untuk kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Baca SelengkapnyaKeuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca SelengkapnyaPLN menyatakan listrik di Cianjur, Sukabumi dan Bogor, Rabu (29/11) akan dipadamkan.
Baca SelengkapnyaTiang listrik di halaman rumah tentu mengganggu pemilik rumah.
Baca SelengkapnyaProses pemindahan dan pengisian dinilai berbahaya lantaran tidak sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKeresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPLN akan memperbanyak tindakan preventif gangguan dengan mengerahkan seluruh personel
Baca SelengkapnyaAdjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap operator SPBU tersebut.
Baca Selengkapnya