PAN-RB terima 7.327 pengaduan, di antaranya soal kenaikan gaji PNS

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PAN-RB) menerima 7.327 pengaduan dan permintaan informasi melalui e-mail sejak 1 Januari sampai 31 Oktober 2016. Dari jumlah itu, 1.627 di antaranya masuk dalam bulan Oktober.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan, sesuai dengan standar pelayanan, laporan yang masuk melalui bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan (PIP) itu langsung disalurkan ke unit kerja yang sesuai untuk ditindaklanjuti.

"Semua laporan yang kami terima sudah disalurkan dan ditindaklanjuti oleh bagian masing-masing," ujarnya seperti dikutip dari situs resmi kementerian di Jakarta, Senin (7/11).

Herman mengatakan, setiap harinya pelayanan PIP juga menerima pengaduan atau konsultasi secara langsung di ruang Media Center Kementerian PAN-RB. Tercatat sebanyak sebanyak 3.151 orang yang datang langsung melakukan konsultasi sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Oktober. "Semua pengaduan kami layani dengan baik," katanya.

Permasalahan yang paling banyak dikonsultasikan pada saat audiensi adalah mengenai pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah daerah sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Masalah lain berhubungan dengan penanganan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), serta masalah seleksi penerimaan CPNS 2016, tata cara pengisian jabatan struktural, moratorium, rekrutmen P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), disiplin PNS.

"Ada juga yang melakukan studi banding tentang pengelolaan PPID."

Adapun pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi LAPOR! adalah masalah pelayanan publik di sejumlah instansi yang belum optimal, masalah indikasi KKN (penyalahgunaan wewenang), permintaan informasi terkait penerimaan CPNS, dan aspirasi tentang kenaikan gaji PNS.

Sementara untuk permintaan informasi dan pengaduan yang disampaikan melalui email umumnya berupa pertanyaan seputar penerimaan CPNS 2016 dengan jumlah 1.333 laporan, pengaduan mengenai praktik pungli di berbagai daerah (73 laporan), serta aspirasi masyarakat mengenai lemahnya pelaksanaan birokrasi khususnya mengenai pelayanan publik di berbagai daerah.