Pandemi Covid-19 Hingga Pengangguran Penyebab Kemiskinan 2020 Naik 1,13 Juta
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, angka kemiskinan naik 10,19 persen atau 1,13 juta orang per September 2020. Kepala BPS Suhariyanto membeberkan beberapa faktor penyebab angka kemiskinan Indonesia bisa naik.
Pertama, tentu pandemi Covid-19 yang masih berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi penduduk. Ekonomi Indonesia pada kuartal III terkontraksi 3,49 persen secara year on year, sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga turun 4,04 persen year on year.
"Selama periode Maret 2020-September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,12 persen, sementara inflasi inti tercatat 0,84 persen," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (15/2).
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Apa yang BPS infokan tentang Indonesia di bulan September 2024? 'Deflasi yang terjadi di bulan September 2024 ini lebih signifikan dibandingkan dengan bulan Agustus 2024, dan ini merupakan deflasi bulanan kelima yang terjadi sepanjang tahun 2024,' jelas Plt. Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa, 1 Oktober 2024.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
Faktor lainnya ialah kenaikan harga eceran beberapa komoditas pokok seperti daging sapi yang naik 1,51 persen, susu kental manis 1,07 persen, minyak goreng 2,67 persen, tepung terigu 2,76 persen dan ikan kembung 1,07 persen.
Kendati, terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti beras sebesar 0,49 persen, daging ayam ras 3,52 persen, gula pasir 6,54 persen, cabai rawit 32,37 persen dan telur ayam ras 6,12 persen.
Terakhir, tingkat pengangguran yang disebabkan pandemi Covid-19 turut meningkat. "Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai angka 7,07 persen. Terjadi kenaikan 1,84 persen poin secara year on year," tutur Suhariyanto.
Sri Mulyani: Tanpa Bansos, Tingkat Kemiskinan Bisa Capai 10,2 Persen
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kebijakan yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dalam menekan angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Di mana, angka kemiskinan masih berada di level satu digit yakni 9,78 persen.
"Seandainya pemerintah tidak melakukan langkah-langkah itu prediksi kemiskinan bisa melonjak 10,2 persen," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).
Dia mengatakan selama masa pandemi, pemerintah secara konsisten telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai. Bantuan itu diberikan di pedesaan yang dikonversikan melalui dana desa.
"Itu cukup efektif untuk menahan kenaikan kemiskinan di pedesaan," kata dia.
Sementara untuk menekan angka kemiskinan di perkotaan, pemerintah juga melakukan beragam upaya mulai dari kartu prakerja, bantuan langsung tunai untuk masyarakat Jabodetabek, dan pemberian bantuan produktif untuk UMKM.
"Ini semuanya ditujukan untuk mengurangi tekanan yang luar biasa hebat terutama di perkotaan atau di daerah perkotaan dan terutama di kota-kota besar di Jawa maupun di luar Jawa," jelas dia.
Meski berhasil ditekan, namun angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan daripada posisi sebelumnya, Di mana angka kemiskinan pada 2019 berhasil ditekan mencapai 9,22 persen atau menjadi terendah sepanjang sejarah.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam laporan terbaru ADB, sekitar 155,2 juta orang atau 3,9 persen penduduk di negara berkembang Asia hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaThomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.
Baca Selengkapnya