Panggil Pengelola KEK Tanjung Lesung, Menko Darmin Minta Buku SOP Mitigasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memanggil CEO PT Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono ke Kantornya, Jakarta. Pemanggilan ini dilakukan terkait dengan kerusakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung akibat tsunami di Banten beberapa waktu lalu.

"Kejadian ini harus bisa segera (diatasi) dan lain lain juga supaya belajar dan dasarnya itulah jadi sangat konsen beliau Pak Menko Darmin meminta ada buku standar oprasionalnya (SOP) bisa dipakai ditempat lain ada mitigasinya pencegahannya," kata CEO PT Jababeka, Setyono Djuandi Darmono, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/12).

Setyono mengatakan, terkait buku SOP mitigasi sendiri akan diberlakukan di setiap kawasan ekonomi khusus. Namun, untuk saat ini pihaknya sebagai pengelola KEK Tanjung Lesung diminta menjadi pilot projek untuk membuat buku SOP mitigasi tersebut.

"Kita akan bikin dulu kan persiapannya, dokumentasikan, trainingnya gimana, karyawan kan harus ditraining, kemudian pengunjung mesti di traiming. Misalnya kalau kayak kebakaran di gedung itu kan kemana evakuasinya kalau kita mau ngadain rapat kan mesti dikasih tau dulu kalau ada apa-apa larinya kesini, kesini itu kan harus disiplin. Kaya di kapal terbang kan kita naik terus diarahkan. Kita kan disini rada seenak sendiri ya," jelasnya.

Setyono mengatakan, ke depan langkah inilah yang nantinya akan didorong dan digaungkan untuk setiap kawasan ekonomi khusus. Sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Itu harus digalakan dan KEK itu kan sebetulnya untuk pilot projek percontohan kan. Begitu itu galak di Tanjung Lesung kan seluruh Banten ikut. Itu KEK lain ikut. Nah itu yang tadi kira kira dibahas," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT Jababeka Tbk selaku pihak pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menderita kerugian sebesar Rp 150 miliar akibat terjangan tsunami Banten. CEO PT Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono, memperkirakan ada sekitar 30 persen bangunan milik BWJ yang rusak akibat sapuan tsunami.

Secara kerugian, dia memprediksi butuh sekitar Rp 150 miliar untuk membangun kembali 30 persen gedung-gedung yang rusak tersebut. "Kalau perlu dibangun kembali, gedung-gedung itu perlu barangkali kurang lebih Rp 150 miliar," ucap dia.