Pansel dinilai tak objektif tentukan calon Dewan Komisioner OJK
Merdeka.com - Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memilih 35 nama yang lolos pada tahap II dan 72 nama lainnya yang tidak lolos yang sebelumnya masuk dalam nama 107 calon di tahap I. Keputusan Pansel ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian pihak.
Sejumlah pihak bahkan menuding Pansel DK OJK tidak transparan dalam penilaian. Ditambah lagi, 35 nama yang lolos seleksi tahap II menyingkirkan orang-orang yang notabene memiliki pengalaman.
Anggota Komisi XI, Wilgo Zainar berpendapat, nama 35 orang yang masuk seleksi tahap II di luar dugaan. Sebab, Sejumlah nama berpengalaman seperti Dirut BEI Tito Sulistio, Erry Firmansyah, dan mantan Deputi Gubernur BI Hendar, Ngalim Sawega, dan mantan anggota komisioner KPK Adnan Pandu Praja juga gagal bersama sejumlah calon lainnya termasuk dua anggota Parpol Melchias Markus Mekeng dan Andreas Edy Susetyo.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor jasa keuangan? Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga didukung oleh permodalan yang kuat. Selain itu, likuiditas industri keuangan juga sangat memadai dengan profil risiko yang manageable.
-
Kenapa OJK melihat sektor keuangan stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
"Saya tidak menyangka sama sekali kerja Pansel seperti ini, yang menjadi tanda tanya besar apa hal yang paling mendasar sehingga pejuang OJK jilid 1 seperti pak Muliaman, pak Nelson tereleminasi tahap awal?" kata dia, Selasa (28/2).
Menurutnya, kinerja OJK saat ini sudah sangat baik. Komisi XI menilai OJK mampu berdiri sebagai lembaga yang kredibel dalam mengawasi sektor keuangan bank dan non bank serta pasar modal secara baik. "Ini artinya prestasi bagi pak Muliaman dan Anggota Dewan Komisioner OJK dong yang harus di apresiasi dan dinilai positif," imbuh dia.
Dia juga berpendapat, Presiden sudah cukup puas dengan kinerja OJK. Karena OJK dianggap mampu menjaga stabilitas keuangan meski saat masa sulit di 2015. Pada saat itu, Indonesia dilanda tekanan ekonomi dan kelesuan dunia usaha. Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (NPL) naik dan index pasar modal turun tajam.
"OJK mampu mengendalikan situasi sulit itu, saya kira bangsa ini harus belajar menghargai jasa dan prestasi orang lain. Jangan karena masalah personal dan ego sektoral sehingga objektivitas di naifkan," imbuh dia.
Dia menilai Kinerja Pansel OJK tidak objektif. Seharusnya, kata dia, kepentingan bangsa khususnya stabilitas sektor keuangan ini harus diutamakan.
"Pansel harus berani membuka hasil mengapa tokoh hebat disektor keuangan selama ini dan menjadi perhatian publik dan DPR tereliminasi di awal? Harus dijawab oleh Pansel seobjective mungkin," cetusnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Pansel masih enggan membicarakan pertimbangan Pansel OJK memilih ke 35 nama tersebut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaMenurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca SelengkapnyaPeserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti tahap seleksi tahap berikutnya.
Baca SelengkapnyaICW menilai banyak hal yang membuat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas terasa sepi
Baca Selengkapnya10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.
Baca SelengkapnyaYudi berharap salah satu dari mereka bisa terpilih menjadi pimpinan KPK untuk setidaknya memperbaiki KPK dari dalam.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 Calon Siswa dinyatakan gagal saat mengikuti tes kejiwaan.
Baca Selengkapnya