Pantau penggunaan konten lokal, pemerintah bentuk tim pengawas TKDN
Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dipanggil ke kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Kedua menteri Kabinet Kerja tersebut membahas implementasi aturan penggunaan komponen lokal di industri atau yang kerap disebut Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Ditemui usai rapat, Menperin Airlangga mengatakan bahwa rapat kali ini membahas sinkronisasi Peraturan Pemerintah tentang TKDN dengan kondisi perindustrian dalam negeri.
"Tadi mengenai TKDN, sinkronisasi antara PP mengenai pemberdayaan industri," kata Menperin Airlangga, Selasa (27/2).
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Siapa yang memimpin peninjauan kesiapan Pertamina? Guna memastikan kesiapan layanan dan kehandalan pasokan energi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati didampingi oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap dan SPBU di Kabupaten Cilacap.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Kenapa Kemenhub bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
Selain itu, Menperin Airlangga juga mengungkapkan dalam waktu dekat akan segera membentuk tim pengawasan yang akan melakukan monitoring terhadap implementasi PP TKDN.
"Tim untuk TKDN untuk mengawasi. Jadi tadi disepakati PP nya diharmonisasi," ujarnya.
Tim pengawas TKDN ini nantinya akan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres). Anggota tim berasa dari Kemenperin dan Kemenko Maritim. "Timnya nanti dari kantor menko maritim, kemudian dari kementerian perindustrian dan kementerian lembaga lainnya."
Pembentukan tim ditargetkan bisa dimulai awal bulan Maret setelah adanya sinkronisasi. "Harapannya sih awal bulan depan sudah bisa sinkron dan bisa masuk ke Pak Presiden (Jokowi)."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Satgas Judi Online yang terbentuk akan mempunyai dua tugas utama.
Baca SelengkapnyaPPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaPengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah membentuk satgas berantas barang impor ilegal dengan masa kerja hingga akhir tahun.
Baca SelengkapnyaBanyak pelaku usaha kecil terdampak dari barang-barang impor yang masuk secara ilegal.
Baca SelengkapnyaTak hanya dari Kemendag, Satgas Impor Ilegal ini akan jadi tim gabungan antar kementerian atau lembaga lain.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Zulkifli Hasan minta Prabowo-Gibran tetap lanjutkan Satgas Barang Impor Ilegal.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaStrategi Satgas bentukan Kementerian Perdagangan atasi banjirnya barang impor ilegal di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaBadan ad hoc Pilkada dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penyelenggaraan di tingkat daerah.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca Selengkapnya