'Pasar tradisional juga harus kena kebijakan plastik berbayar'

Merdeka.com - Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia, Ananda Mustadjab Latip menduga ada hal ganjil dalam penerapan kebijakan plastik berbayar. Alasannya, penerapan kantong plastik ini hanya dilakukan di pasar modern saja, tetapi tidak dilakukan di pasar tradisional.

"Saya coba berasumsi kalau mungkin melalui pasar modern koordinasinya lebih mudah karena ada asosiasi yang bisa diajak berbicara, kalau tradisional mungkin agak repot. Padahal, yang 70 persen distribusi barang ke pasar tradisional, 30 persen ada di pasar modern," ujar Ananda kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (19/2).

Namun, kata Ananda, 30 persen penggunaan kantong plastik di pasar modern sudah berbahan yang ramah lingkungan. Sementara, kantong plastik di pasar tradisional memiliki bahan yang tidak ramah lingkungan mencapai 99 persen.

"Kenapa itu yang tidak disasar?," kata dia.

Padahal, saat ini perekonomian Indonesia tengah alami perlambatan. Hanya saja, pemerintah seolah mengabaikan kondisi tersebut dengan membuat kebijakan kantong plastik berbayar.

"Nah, muncul asumsi jangan-jangan ini ada sebuah motif ekonomi karena dalam kelesuan ekonomi sekarang semua bicara bagaimana justru meringankan penderitaan rakyat, ini malah dibuat kebijakan yang membebankan rakyat. Walaupun hanya Rp 200. Yang saya tahu program ini pernah dijalankan di luar negeri dan ini gagal," pungkas dia. (mdk/sau)