Pasca Refocussing, Kementerian ATR Serap Anggaran Rp2,5 Triliun
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, realisasi penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN pasca refocussing sampai 31 Mei 2021 mencapai Rp 2,56 triliun.
"Bisa kami representasikan, di sini capaian realisasi kita baru mencapai 28,84 persen sampai per akhir 31 Mei 2021," kata Sofyan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (7/6).
Sofyan menceritakan, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal, Kementerian ATR/BPN mendapat alokasi Rp 8,9 triliun. Namun berkurang Rp 57 miliar pasca dialihkan untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin Covid-19.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Kemudian Kementerian Keuangan juga melakukan penghematan kembali sebesar Rp 122,7 miliar dalam rangka mengatasi masalah Covid-19 dan vaksinasi. "Sehingga DIPA awal 2021 yang Rp 8,9 triliun, kemudian setelah penghematan Rp 8,8 triliun, dan ada penghematan sekali lagi menjadi Rp 8,781 triliun," jelas Sofyan.
Berdasarkan data penyerapan per 31 Mei 2021, dia menyebutkan, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang jadi dukungan prioritas nasional.
"Dari pemetaan, yang paling besar adalah peta bidang tanah, kemudian sertifikat hak atas tanah. Peta bidang tanah sudah 4,1 juta bidang. Realisasi sertifikat sampai 31 Mei baru 1,6 juta bidang. Itu bagian dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), untuk distribusi tanah dan lain-lain," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca Selengkapnya