PCR Tetap Diwajibkan Bagi Pelancong Baru Terima Vaksin Dosis Pertama
Merdeka.com - Pemerintah mengizinkan penggunaan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan dalam negeri bagi masyarakat Indonesia. Namun hasil tes antigen (H-1) hanya bisa digunakan bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan 2 dosis vaksin. Sedangkan yang baru menerima 1 dosis vaksin harus menggunakan hasil tes PCR (H-3).
"Penggunaan hasil tes Antigen dapat digunakan, baik untuk masyarakat Jawa-Bali maupun Luar Jawa-Bali," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (2/11).
Aturan ini kata dia masih dalam pemantauan pemerintah dan bisa berubah dengan menyesuaikan kondisi terkini. "Namun demikian, harus terus dimonitor dari waktu ke waktu, dan apabila terjadi lonjakan kasus dapat segera ditindaklanjuti," katanya.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa vaksin Mpox diizinkan di Indonesia? Penggunaan vaksin Mpox di Indonesia kini telah mendapat persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan dapat digunakan dalam kondisi darurat kesehatan.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Mengapa SSHP digunakan untuk mpox di Indonesia? 'Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 5 DJPU, tahun 2024 tentang penggunaan aplikasi SSHP pada pelaku perjalanan luar negeri, yang merupakan inisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia sebagai bentuk kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit mpox di Indonesia,' kata Handy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8).
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
Sementara itu, Menko Airlangga menambahkan tidak ada satupun provinsi di luar Jawa-Bali yang berstatus PPKM level 3 dan 4. Dari 27 Provinsi, mayoritas berstatus level 2, yakni 24 provinsi dan berstatus PPKM level 1 sebanyak 3 provinsi yakni Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau.
"Meninjau Level Asesmen per 30 Oktober 2021 dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali tercatat bahwa tidak ada Provinsi Level 4 dan tidak ada Provinsi Level 3," kata Menko Airlangga.
Bila dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, maka tidak ada Kabupaten/Kota yang masuk Level 4. Hanya ada 12 Kabupaten/Kota yang berstatus PPKM Level 3. Lalu ada 238 Kabupaten/Kota berstatus PPKM Level 2 dan 136 Kabupaten/Kota masuk di PPKM Level 1.
Waspadai Peningkatan Mobilitas
Melihat perkembangan tersebut, Menko Airlangga mengatakan Pemerintah akan tetap terus memantau perkembangan kasus Covid-19 di berbagai wilayah. Adanya relaksasi mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi harus tetap diwaspadai dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan.
"Mobilitas masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi meningkat, perlu kewaspadaan tinggi dan terus mendorong percepatan vaksinasi, serta kepatuhan penerapan protokol kesehatan," kata Ketua KPC-PEN ini.
Terkait capaian vaksinasi dosis 1, terdapat 5 provinsi di luar Jawa-Bali yang telah mencapai rata-rata nasional yakni 5,53 persen. Mereka adalah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu, 22 Provinsi lainnya masih berada di bawah rata-rata nasional dan perlu terus diakselerasi.
Kemudian, untuk capaian Vaksinasi Dosis-2 untuk daerah Luar Jawa Bali, ada 4 Provinsi yang capaiannya di atas angka rata-rata nasional yang sebesar 35,44 persen. Mereka adalah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sedangkan, 23 Provinsi lainnya masih berada di bawah rata-rata nasional dan sama-sama harus terus dipercepat.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, Omicron EG.5 mendominasi di tengah kenaikan kasus Covid-19.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaCakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaCalon jemaah haji asal Jawa Timur dan Jawa Tengah wajib divaksin polio sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Kenaikan terjadi sejak dua pekan terakhir saat Singapura dihantam lagi badai Covid-19.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca Selengkapnyamengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca Selengkapnya