PDI-P: Kenaikan BBM jadi dalih pemerintah selamatkan anggaran

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan dalih pemerintah menyelamatkan anggaran negara, bukan menyelamatkan masyarakat miskin.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, beban APBN atas subsidi BBM merupakan tanggung jawab negara karena sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Atas dasar itu pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi BBM itu juga hak rakyat. Jangan dianggap biaya dan beban negara," ujar Aria Bima dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6).

Fraksinya juga menolak postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP 2013). Menurutnya, anggaran untuk BBM saat ini sudah dinikmati rakyat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 40 persen pengguna BBM bersubsidi berasal dari pengguna sepeda motor.

"Jadi BBM ini mesti diatur, tapi kami tidak setuju adanya kenaikan harga BBM bersubsidi," tegas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, 70 persen anggaran subsidi dinikmati orang kaya, 10 persen dinikmati oleh orang miskin dan 20 persen dinikmati oleh penyelundup.

Menurutnya, jika ada Fraksi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi berarti mendukung aksi penyelundupan dan menyerahkan subsidi untuk rakyat.

"Jika ada penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, berarti partai tersebut mendukung adanya penyelundupan dan pro orang kaya," ujarnya. (mdk/noe)