PDIP: Pemerintah bisa tutup anggaran subsidi dari 3 pos ini

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpendapat pemerintah bisa mendapatkan dana untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp 58 triliun tanpa harus melakukan penyesuaian harga. Selama ini, potensi membengkaknya anggaran subsidi menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, anggaran subsidi tersebut bisa diambil dari beberapa pos lain. Pertama ialah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 32 triliun.

SAL biasanya digunakan untuk membiayai belanja negara pada awal tahun salah satunya gaji pegawai. Pasalnya, pada awal tahun, penerimaan negara seperti pajak atau cukai belum masuk.

"Kita tahu anggaran pemerintah itu lebih banyak untuk belanja pegawai. Bayar gaji, bayar gaji saja," kata Maruarar di Gedung DPR RI, Senin (17/6).

Selain dari SAL, lanjutnya, pos lain yang bisa di gunakan untuk subsidi BBM adalah hasil penghematan belanja di kementerian dan lembaga sebesar Rp 22 triliun. Pos lain adalah dari tambahan penerimaan negara sektor migas dan pajak.

"Kita di Komisi XI juga berhasil menaikkan penerimaan nagara bukan pajak dari minyak dan gas," tutup Maruarar. (mdk/bmo)