Follow
PDIP: Pemerintah bisa tutup anggaran subsidi dari 3 pos ini
Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpendapat pemerintah bisa mendapatkan dana untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp 58 triliun tanpa harus melakukan penyesuaian harga. Selama ini, potensi membengkaknya anggaran subsidi menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, anggaran subsidi tersebut bisa diambil dari beberapa pos lain. Pertama ialah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 32 triliun.
SAL biasanya digunakan untuk membiayai belanja negara pada awal tahun salah satunya gaji pegawai. Pasalnya, pada awal tahun, penerimaan negara seperti pajak atau cukai belum masuk.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
"Kita tahu anggaran pemerintah itu lebih banyak untuk belanja pegawai. Bayar gaji, bayar gaji saja," kata Maruarar di Gedung DPR RI, Senin (17/6).
Selain dari SAL, lanjutnya, pos lain yang bisa di gunakan untuk subsidi BBM adalah hasil penghematan belanja di kementerian dan lembaga sebesar Rp 22 triliun. Pos lain adalah dari tambahan penerimaan negara sektor migas dan pajak.
"Kita di Komisi XI juga berhasil menaikkan penerimaan nagara bukan pajak dari minyak dan gas," tutup Maruarar. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pertamina telah menaikkan harga Pertamax per 1 Oktober 2023 menjadi Rp14.000 per liter.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu menjelaskan kondisi anggaran subsidi termasuk bahan bakar minyak (BBM) di harga minyak mahal imbas perang Iran-Israel.
Baca Selengkapnya
Alokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca Selengkapnya
Kenaikan BBM non subsidi merupakan keniscayaan di tengah anjloknya rupiah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca Selengkapnya
Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca Selengkapnya
Kebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Selengkapnya
Luhut mengingatkan, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Rencana penggunaan dana BOS ini pertama kali diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga
Baca Selengkapnya