Pedagang: Kami bersyukur Gita mundur, tapi kami catat dosanya

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengucap syukur mundurnya Gita Wirjawan dari jabatan Menteri Perdagangan. Dia punya alasan sendiri. Menurutnya, selama menjadi menteri perdagangan, Gita tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pedagang pasar tradisional.

"Kami bersyukur Gita mundur tapi kami mencatat dosanya," ujar Abdul Kantor Indonesia for Global Justice (IGJ), Jakarta, Selasa (4/2).

Abdul menyebutkan, ketidakberpihakan Gita terhadap pedagang pasar tradisional tercermin dalam beberapa kebijakan yang dibuat. Salah satunya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, Permendag tersebut telah merugikan pedagang pasar. Nilai kerugian yang ditanggung pedagang antara 30-50 persen dari pendapatan. Menurutnya, Permendag itu tidak mengatur jarak pendirian ritel modern dengan pasar tradisional yang menyebabkan pembeli lebih memilih berbelanja di ritel modern.

"Jarak kurang 500 meter, maka pedagang kelontong tahun pertama hingga ketiga mengalami kerugian 30 sampai 50 persen, pembuktiannya jumlah pasar tradisional mengalami penurunan drastis," jelasnya.

Sebagai catatan, Permendag tersebut juga mengatur beberapa ketentuan lain seperti outlet atau gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 150 outlet/gerai, kewajiban pusat perbelanjaan menyediakan atau menawarkan "counter image" atau ruang usaha untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri.

Selain itu, ritel modern dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10 persen serta barang merek sendiri paling banyak 15 persen dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai toko modern, pelarangan minimarket menjual barang produk segar dalam bentuk curah, dan bagi minimarket yang berlokasi di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol.

(mdk/noe)