Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pegawai Kemenkeu Diminta Memahami Kondisi Ekonomi di Daerah

Pegawai Kemenkeu Diminta Memahami Kondisi Ekonomi di Daerah Wamenkeu Suahasil Nazara. ©2019 Humas Kemenkeu

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginginkan Kementerian Keuangan dapat mengerti mengenai ekonomi daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai seluruh jajarannya di daerah perlu berevolusi untuk lebih memahami bagaimana dinamika ekonomi di daerah.

Dia menilai, selama ini Kementerian Keuangan sangat paham akan perekonomian tingkat nasional dan angka-angka agregatnya di nasional. Hal sebaliknya justru terjadi dalam memahami perekonomian tiap daerah karena memiliki karakteristik yang beda-beda,

"Salah satu evolusi yang mau kita dorong ke depan adalah supaya Kementerian Keuangan makin mengerti mengenai perekonomian daerah yang sangat beragam ini," kata Suahasil seperti dikutip dari kemenkeu.go.id, Jakarta, Jumat (15/10).

Orang lain juga bertanya?

Dia menjelaskan pegawai Kementerian Keuangan duduk di atas data APBN yang luar biasa besarnya. Sumber data dari APBN tersebut harus dapat dibedah dan dihubungkan dengan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

"Yang bisa membedah, bisa membaca, bahkan bisa meng-connect dengan kondisi ekonomi yang di daerah ya Ibu Bapak yang ada di masing-masing daerah," ujarnya.

Adanya data-data yang dimiliki, jajaran Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis untuk memberikan dorongan, masukan, dan rekomendasi kebijakan bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Arahan Menteri Keuangan kepada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang seharusnya tidak hanya menjadi bendahara, tetapi juga menjadi regional economist dalam menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, memiliki sensitivitas dan kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian.

"Ibu Bapak yang ada di Ditjen Perbendaharaan adalah palang pintu terakhir Kementerian Keuangan sebelum uang rakyat itu pindah ke rekening orang lain, sebelum ditransfer kepada daerah, sebelum menjadi pembayaran gaji, sebelum menjadi transfer kepada penerima PKH (Program Keluarga Harapan), kepada penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," kata Suahasil.

Sebagai pesan terakhir, Suahasil berharap seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah melakukan sinergi dalam mengelola keuangan negara untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik.

"Kita terus dalami peran ini, bukan hanya sekadar bendahara, bukan hanya sekedar bendaharawan dan bendaharawati, tapi yang menjaga perekonomian regional. Sinergi ini yang kita coba bangun. Semoga ini dapat menciptakan sinergi baru di antara Ibu Bapak Kakanwil," kata dia mengakhiri.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemerintah Daerah Kembangkan Ekonomi Syariah
Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemerintah Daerah Kembangkan Ekonomi Syariah

Pemerintah daerah diminta mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Masih Ada Bupati yang Tak Paham Inflasi
Presiden Jokowi: Masih Ada Bupati yang Tak Paham Inflasi

Sebagai informasi, tingkat Inflasi di Turki menyentuh angka 75 persen pada Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Konsultan Pajak dan Keuangan Cerminan Kondisi Ekonomi Negara
Sri Mulyani Sebut Konsultan Pajak dan Keuangan Cerminan Kondisi Ekonomi Negara

Perekonomian sebuah negara yang terus berkembang terlihat dari transaksi yang makin berkembang dan semakin canggih.

Baca Selengkapnya
Budi Gunawan ke Kepala Daerah: Hati-hati Buat Kebijakan, Termasuk Penentuan UMP
Budi Gunawan ke Kepala Daerah: Hati-hati Buat Kebijakan, Termasuk Penentuan UMP

Budi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Geregetan saat Blusukan ke Pasar Masih Ada Bupati Tak Paham Inflasi
VIDEO: Jokowi Geregetan saat Blusukan ke Pasar Masih Ada Bupati Tak Paham Inflasi

Jokowi geregetan dengan bupati yang tidak mengetahui inflasi di derah.

Baca Selengkapnya
Kerap Dikritik Soal Utang, Sri Mulyani Minta Alumni STAN Melek Politik
Kerap Dikritik Soal Utang, Sri Mulyani Minta Alumni STAN Melek Politik

Mengingat, instrumen keuangan negara kerap dijadikan objek sasaran empuk untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya
Wamenaker Minta Perusahaan di Kolaka Beri Peluang pada Tenaga Kerja Lokal
Wamenaker Minta Perusahaan di Kolaka Beri Peluang pada Tenaga Kerja Lokal

Afriansyah Noor, meminta kepada perusahaan-perusahaan di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Tak Masalah Ada 3 Wakil Sri Mulyani: Masing-Masing Punya Kekuatan Politik
Pengusaha Tak Masalah Ada 3 Wakil Sri Mulyani: Masing-Masing Punya Kekuatan Politik

Kehadiran tiga wakil menteri keuangan dinilai akan sangat membantu Sri Mulyani, khususnya dari sisi politik.

Baca Selengkapnya
Sederet Pesan Sri Mulyani untuk Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran
Sederet Pesan Sri Mulyani untuk Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran

Sederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya