Pegawai Kemenkeu Diminta Memahami Kondisi Ekonomi di Daerah
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginginkan Kementerian Keuangan dapat mengerti mengenai ekonomi daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai seluruh jajarannya di daerah perlu berevolusi untuk lebih memahami bagaimana dinamika ekonomi di daerah.
Dia menilai, selama ini Kementerian Keuangan sangat paham akan perekonomian tingkat nasional dan angka-angka agregatnya di nasional. Hal sebaliknya justru terjadi dalam memahami perekonomian tiap daerah karena memiliki karakteristik yang beda-beda,
"Salah satu evolusi yang mau kita dorong ke depan adalah supaya Kementerian Keuangan makin mengerti mengenai perekonomian daerah yang sangat beragam ini," kata Suahasil seperti dikutip dari kemenkeu.go.id, Jakarta, Jumat (15/10).
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Bagaimana daerah bisa tingkatkan literasi ekonomi syariah? Caranya, ujar Ma'ruf pemerintah daerah bisa melakukan kolaborasi. 'Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah,' ujarnya.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
Dia menjelaskan pegawai Kementerian Keuangan duduk di atas data APBN yang luar biasa besarnya. Sumber data dari APBN tersebut harus dapat dibedah dan dihubungkan dengan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
"Yang bisa membedah, bisa membaca, bahkan bisa meng-connect dengan kondisi ekonomi yang di daerah ya Ibu Bapak yang ada di masing-masing daerah," ujarnya.
Adanya data-data yang dimiliki, jajaran Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis untuk memberikan dorongan, masukan, dan rekomendasi kebijakan bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Arahan Menteri Keuangan kepada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang seharusnya tidak hanya menjadi bendahara, tetapi juga menjadi regional economist dalam menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, memiliki sensitivitas dan kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian.
"Ibu Bapak yang ada di Ditjen Perbendaharaan adalah palang pintu terakhir Kementerian Keuangan sebelum uang rakyat itu pindah ke rekening orang lain, sebelum ditransfer kepada daerah, sebelum menjadi pembayaran gaji, sebelum menjadi transfer kepada penerima PKH (Program Keluarga Harapan), kepada penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," kata Suahasil.
Sebagai pesan terakhir, Suahasil berharap seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah melakukan sinergi dalam mengelola keuangan negara untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik.
"Kita terus dalami peran ini, bukan hanya sekadar bendahara, bukan hanya sekedar bendaharawan dan bendaharawati, tapi yang menjaga perekonomian regional. Sinergi ini yang kita coba bangun. Semoga ini dapat menciptakan sinergi baru di antara Ibu Bapak Kakanwil," kata dia mengakhiri.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah daerah diminta mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, tingkat Inflasi di Turki menyentuh angka 75 persen pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaPerekonomian sebuah negara yang terus berkembang terlihat dari transaksi yang makin berkembang dan semakin canggih.
Baca SelengkapnyaBudi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi geregetan dengan bupati yang tidak mengetahui inflasi di derah.
Baca SelengkapnyaMengingat, instrumen keuangan negara kerap dijadikan objek sasaran empuk untuk kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaAfriansyah Noor, meminta kepada perusahaan-perusahaan di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal.
Baca SelengkapnyaKehadiran tiga wakil menteri keuangan dinilai akan sangat membantu Sri Mulyani, khususnya dari sisi politik.
Baca SelengkapnyaSederet pesan untuk calon menteri keuangan era kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya