Follow
Pegawai Merpati: BUMN lakukan kebohongan publik soal pesangon
Merdeka.com - Ketua Tim Penuntut Hak PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Sudiarto menuding selama ini Pemerintah tak memenuhi kewajiban gaji, pesangon, serta tunjangan lainnya buat para bekas karyawan. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan kompensasi terhadap para karyawan belum dipenuhi.
"Selama ini pelaksanaan revitalisasi dan restrukturisasi yang lama digagas berupa program PHK seluruh pegawai Merpati," kata Sudiarto di Jakarta, Kamis (3/3).
Selain itu, kata Sudiarto, Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kebohongan publik terkait adanya pembayaran sebagian bekas karyawan. Apalagi, dengan adanya program PHK paksa dengan menamakan Penawaran Paket Penyelesaian Permasalahan Pegawai (P5) tak sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung tak sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.
-
Bagaimana cara mendapatkan kompensasi delay? Maskapai juga diperkenankan melakukan pembayaran ganti rugi dengan transfer rekening paling lambat 3×24 jam dari keterlambatan atau pembatalan.
-
Mengapa penumpang mendapatkan kompensasi karena delay? Dengan demikian, penumpang tidak merasa terlunta-lunta sekaligus merasakan hak kenyamanannya akibat ketidakpastian jadwal keberangkatan pesawat,' tulis laman MPM Insurance, dikutip Jumat (13/9).
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Siapa yang mendapat kompensasi? Pedagang pun mendapat kompensasi.
-
Kapan utang Kementan ke vendor belum dibayarkan? 'Kalau ada catatan versi saya, sudah saya kirimkan. Per hari ini itu sisanya 1,6 sekian miliar lagi yang belum selesai,' pungkas saksi.
-
Kapan Garuda Indonesia mengalami delay terbaru? Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam.
"Perhitungan kondisi kas perusahaan selalu tertutup. Kita tak pernah tahu berapa nilai tunai yang harus diterima karyawan sesuai dengan UU," jelas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pihak perusahaan juga telah melakukan pertemuan bersama dengan para karyawan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Baca Selengkapnya
Wamen BUMN mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan (PKPU).
Baca Selengkapnya
Tiko mengamini, terjadi dugaan penyalahgunaan keuangan di tubuh Indofarma yang merugikan negara.
Baca Selengkapnya
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.
Baca Selengkapnya
Proses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca Selengkapnya
Diharapkan masalah ini bisa selesai di Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Hari menyebut, ada beberapa alasan mengapa perusahaan belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR Lebaran 2024 kepada pekerja.
Baca Selengkapnya
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca Selengkapnya
Pegawai BUMN ini demo lantaran perusahaan tidak memberikan THR yang menjadi hak karyawan.
Baca Selengkapnya
Setiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.
Baca Selengkapnya