Pejabat negara kumpul di TMII rembug realisasi Poros Maritim Jokowi

Merdeka.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Visi presiden menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia diterjemahkan oleh Kementerian melalui beragam program kemaritiman. Untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Untuk mengimplementasikan Perpres Nomer 16/2017 tersebut, Kementerian Koordinator Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman. Acara tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo, sekaligus memberikan arahan tentang kebijakan kemaritiman tahun 2018.

Menko Maritim Luhut Pandjaitan dijadwalkan akan memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman yang telah berjalan. Capaian-capaian tersebut antara lain pengurangan dwelling time dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumberdaya alam, serta pencapaian program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

Menko Luhut juga akan menyampaikan capaian program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan. Program-program tersebut antara lain Tol Laut, pembangunan infrastruktur di luar Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.

Selain melaporkan tentang capaian program pemerintah di bidang Kemaritiman, tujuan diadakannya Rakornas adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman.

"Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia," ujar Plt Sesmenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamalludin di Jakarta, Kamis (4/5).

Rakornas akan dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia.

"Kita juga undang tokoh masyarakat, akademisi, praktisi dan LSM agar memahami arah kebijakan pembangunan kemaritiman tahun 2018 serta dapat memberikan masukan terkait Perpres ini," ungkap Ridwan.

Ridwan berharap Rakornas Kemaritiman dapat menjadi katalisator koordinasi yang baik antar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kemaritiman nasional.