Pekan depan, DPR panggil Kemenhub, Lion Air & AirAsia
Merdeka.com - Insiden kesalahan menurunkan penumpang penerbangan internasional ke terminal domestik yang dilakukan oleh maskapai Lion Air dan AirAsia berbuntut panjang. Kementerian Perhubungan telah memberi sanksi berupa pembekuan ground handling kedua maskapai tersebut.
Tak hanya itu, Anggota komisi V DPR, Fauzih Amro mengatakan, pihaknya akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lion Air dan AirAsia untuk mengklarifikasi masalah salah menurunkan penumpang internasional pada pekan depan.
"Kita akan panggil Selasa atau Rabu besok dari Kemenhub dan Lion Air, termasuk AirAsia. Lion Air kan juga belum lama ini pilotnya pada mogok. Kita ingin tahu, (masalah gaji) itu hak mendasar. Gaji, keamanan, kesehatan itu kan mendasar," ujar dia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/5).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk merawat pesawat Lion Air? Sebagai contoh Batik Air, perhitungan dan perencanaan perawatan yang cermat merujuk kepada Maintenance Program Batik Air yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
-
Siapa pemilik Lion Air Group? Melansir dari laman Forbes.com, sosok ini memiliki kekayaan bersih senilai USD1,7 miliar di tahun 2015 lalu. Sosok Rusdi Kirana selama ini dikenal sebagai pemilik maskapai dengan biaya murah, Lion Air Group.
-
Apa jenis pemeriksaan yang dilakukan Lion Air? Berbagai jenis pemeriksaan perawatan dan perbaikan pesawat terbang yang dilakukan di bengkel atau di bandar udara (line maintenance) Pemeriksaan harian yang dilakukan sebelum dan sesudah pesawat terbang beroperasi, seperti sebelum keberangkatan (preflight check/ inspection), transit check dan daily inspection.
-
Bagaimana Lion Air memastikan pesawat mereka aman? Pesawat memasuki bengkel atau hanggar untuk menjalani proses Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) karena alasan krusial yang berkaitan dengan keamanan, kinerja, dan keandalan pesawat.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
Fauziah mengaku telah memberi rekomendasi kepada Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional terkait perbaikan di sektor penerbangan. Setelah direkomendasi, diharapkan Panja bisa melakukan evaluasi terhadap regulator dan juga perusahaan-perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.
"Kita sudah berikan rekomendasi ke Panja," kata dia.
Di sisi lain, Fauziah mendukung pemberian sanksi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan kepada dua maskapai tersebut. Dengan demikian, diharapkan sanksi tersebut bisa memberi efek jera kepada maskapai.
"Saya rasa apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Dan sanksi ini memberikan efek jera baik pada Lion Air maupun penerbangan lain. Punishment diberikan untuk berikan efek jera, kalau hanya teguran tidak akan beri efek jera," pungkasnya.
Seperti diketahui, insiden salah menurunkan penumpang pertama dialami Lion Air dari Singapura. Seluruh penumpang maskapai penerbangan Lion Air dari Singapore pada Selasa (10/5) lalu, dengan nomor penerbangan JT 161 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, lolos dari pemeriksaan baik Imigrasi maupun Bea Cukai.
Informasi didapat, pesawat yang tiba sekitar pukul 19.30 WIB itu keluar melalui terminal 1 domestik, bukan terminal Internasional. Hal itu jelas mengaitkan seluruh penumpang yang masuk ke Indonesia itu menjadi ilegal.
Tak berselang lama, maskapai penerbangan AirAsia juga mengalami hal yang sama. Pada Senin (16/5), pesawat AirAsia QZ509 yang mengangkut 155 penumpang dari Singapura mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali pada pukul 23.54 WITA. Tanpa diketahui penyebabnya, sekitar 48 penumpang dibawa ke terminal kedatangan domestik.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.
Baca SelengkapnyaDPR akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Jampidsus Dikuntit Densus 88
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaNantinya, hasil sikap ini akan diserahkan ke DPP PDIP untuk didalami sesuai kewenangan partai.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengann jajaran direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN)
Baca SelengkapnyaDPR membentuk pansus hak penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyusul adanya berbagai temuan Timwas dalam penyelenggaraan Ibadah Haji
Baca SelengkapnyaSalah satunya kewenangan Pansus, lanjut Wahyu, adalah memanggil semua pihak.
Baca SelengkapnyaDengan sudah dibentuknya Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, maka mulai Rabu (10/7) akan dilakukan penyusunan roadmap kerja Pansus angket.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut sempat terjadi debat panas antara anggota komisi I DPR dengan BSSN.
Baca Selengkapnya