Follow
Pekan depan, pemerintah rencana keluarkan paket kebijakan ke-13
Merdeka.com - Pemerintah berencana mengeluarkan paket kebijakan terkait perdagangan online atau e-commerce dan deregulasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini akan menjadi paket kebijakan ekonomi ketiga belas yang dikeluarkan pemerintah sejak September 2015.
"Besok atau lusa atau minggu depan diumumkan yang satu roadmap e-commerce yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi Lalu kedua deregulasi bidang perumahan bagi masyarakat penghasilan rendah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/8).
Selain itu, menurut Darmin, pemerintah juga harus mengembangkan pariwisata dan perikanan. Dua sektor tersebut dinilai mudah menarik investasi.
-
Bagaimana UMKM bisa berkembang lewat e-commerce? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce.'Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak,' tambah Zulkifli Hasan.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Mengapa PT ERELA mengembangkan penjualan online? Saat ini, PT ERELA telah fokus pada penjualan online melalui berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JD.ID, dan BliBli dengan toko online bernama Erelastore.
-
Di mana bisnis online menjangkau pasar? Dengan bisnis online, Anda dapat memperluas jangkauan pasar secara signifikan dengan menargetkan pelanggan di seluruh dunia, mengingat bisnis online tidak pernah terbatas oleh geografi.
-
Dimana judi online berdampak negatif terhadap ekonomi? Mengutip laporan The Guardian pada September 2024, Menteri Inggris didesak untuk menaikkan pajak pada industri judi online bernilai miliaran poundsterling. Desakan ini bermula dari sebuah laporan yang mengklaim bahwa sektor ini berdampak negatif terhadap perekonomian Inggris.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
"Karena pasarnya ada maka itu lebih mudah didorong investasi, pariwisata kita punya perikanan banyak dijual di luar negeri," ucap Darmin.
"Lalu industri yang paling besar permintaannya adalah farmasi karena sektor ini didorong pemerintah berapa dana yang disediakan pemerintah dan pemakaian obat." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dukungan pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri waralaba.
Baca Selengkapnya
Teten menjelaskan, revisi Permendag tersebut saat ini tengah di bahas di Istana Negara.
Baca Selengkapnya
Dalam Pasal 13 ayat 1 Permendag 31, e-commerce harus memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi Pedagang (Merchant).
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.
Baca Selengkapnya
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.
Baca Selengkapnya
Jangan sampai, kata Zulkifli, produk impor membanjiri pedagang di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Padahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.
Baca Selengkapnya
Pedagang wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang atau jasa berupa nomor pendaftaran barang.
Baca Selengkapnya
Marketplace dan sosial commerce dilarang untuk bertindak sebagai produsen.
Baca Selengkapnya
Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnya