Pelaku Industri Apresiasi Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun
Merdeka.com - Pelaku industri pariwisata mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi dalam meningkatkan kesiapan destinasi melalui dana hibah pariwisata. Hibah tersebut dinilai akan membantu pemerintah daerah, serta industri hotel dan restoran untuk bertahan pada masa pandemi ini.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengatakan, inisiatif dana hibah ini merupakan langkah pertama yang diambil pemerintah untuk bisa langsung terjun dan menyentuh sektor yang terdampak karena pandemi.
Selain itu, cara yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima hibah juga dinilai akuntabel, karena menggunakan basis data pembayaran pajak hotel dan restoran pada 2019.
-
Siapa yang meresmikan Hotel Indonesia? Hotel Indonesia diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI Pertama, Soekarno, guna menyambut pagelaran Asian Games IV tahun 1962.
-
Siapa yang mengembangkan wisata halal di Indonesia? Kemenparekraf mulai mengembangkan konsep wisata halal di sejumlah daerah di Indonesia.
-
Bagaimana Pelindo berkontribusi pada perkembangan sektor pariwisata? 'Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, sejumlah proyek penunjang wisata juga terus kami kebut salah satunya BMTH. Targetnya 2024 bisa beroperasi sehingga kunjungan Cruise akan bertambah,' ujarnya.
-
Dimana pusat karantina haji pertama di Indonesia? Pusat Karantina Haji Pertama Mengutip situs Kemenag RI, pusat karantina haji pertama di Indonesia ada dua, yakni di Pulau Rubiah, Provinsi Aceh, dan di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
-
Mengapa pembangunan Hotel Nusantara penting? Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan bahwa pesatnya progress pembangunan milik swasta merupakan bukti nyata pembangunan Nusantara yang sudah mendapatkan atensi dari sejumlah pelaku usaha.
-
Bagaimana cara Workshop membantu pariwisata Indonesia? 'Saya kira keberadaan Workshop ini tidak hanya akan mendukung program pembangunan di Surakarta, karena ini UPTP Pemerintah Pusat, maka tentu kita bisa mendongkrak sektor pariwisata secara keseluruhan,' Sesditjen Binalavotas, Syamsi Hari, menambahkan, Workshop Pariwisata dibangun di atas lahan seluas 4500 m² dan luas bangunan 3150 m² dengan tinggi 6 lantai.
"Dalam kondisi yang rumit seperti ini, kami menjadi sadar bahwa yang kami lakukan dengan membayar pajak selama ini ada manfaatnya," ujarnya dalam Dialog Produktif bertema Hibah Pariwisata Percepat Pemulihan Pariwisata Nasional yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Jumat (23/10).
Dia mengatakan, penggunaan data pajak juga membuat persyaratan untuk calon penerima hibah menjadi tidak rumit, serta ketentuan penggunaan hibahnya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri untuk mengurangi beban dan bertahan dalam kondisi sulit ini.
Pada kesempatan yang sama, Hengky Manurung, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa dana hibah senilai Rp3,3 triliun ini akan disalurkan sebesar 30 persen kepada pemerintah daerah, dan 70 persen kepada pelaku industri.
"Hibah ini ditujukan untuk penerapan protokol kesehatan sehingga destinasi siap menerima kembali wisatawan nusantara yang sangat dibutuhkan saat ini," katanya.
Mekanisme Mendapatkan Hibah
Sementara itu, proses dan mekanisme untuk mendapatkan hibah yang ditujukan untuk pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran ini tergolong sederhana. Antara lain, pemerintah daerah hanya perlu mengajukan surat permintaan dengan menyertakan daftar hotel dan restoran dengan nilai pajaknya.
"Hingga saat ini sekitar 85 daerah sudah bisa memasukkan surat permintaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pada November sudah ada pencairan," katanya.
Proses penyaluran Dana Hibah Pariwisata akan dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan lima kriteria yang telah ditetapkan.
Adapun, kriteria daerah penerima hibah tersebut tersebut adalah Ibukota 34 Provinsi, berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha memastikan dapat memberikan THR lebih awal dan bisa mengatur cash flow dengan baik.
Baca SelengkapnyaITF bukan hanya untuk mendatangkan konser-konser nasional maupun internasional saja, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan pertemuan dan lainnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah membahas aturan mengenai pembentukan dana khusus pariwisata atau tourism fund.
Baca SelengkapnyaMenteri Perumahan turut meminta pihak swasta turut berkontribusi menyumbangkan sedikit aset untuk pembangunan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.
Baca SelengkapnyaLiterasi dan inklusi keuangan syariah dapat meningkat lebih pesat dengan Islamic ecosystem (ekosistem halal) yang lebih kuat.
Baca SelengkapnyaQodari menyebut, program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaJumlah itu telah tercantum pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaTidak hanya dari tiket pesawat, sumber tourism fund masih memiliki banyak opsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDongkrak Pariwisata, Jokowi Minta Menteri Sandiaga Dirikan Indonesia tourism fund
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah punya beberapa modal yang bisa ditawarkan ke investor asing. Mulai dari potensi pasar yang besar.
Baca Selengkapnya