Peleburan BP Batam Tak Pengaruhi Proses Perizinan Investasi
Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan peleburan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam. Meski demikian, masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk meresmikan ex officio tersebut.
"Ini kan proses. yang paling penting harus dipahami , tidak hanya sekedar bagaimana Walikota nanti langsung merangkap sebagai BP Batam. Justru yang penting adalah bagaimana keseluruhan aspek-aspek operasional," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Batam, Batam, Jumat (1/2).
Dia menjelaskan, banyak hal-hal teknis antara Pemkot dan BP Batam yang perlu dibahas sebelum digabungkan. Meski sebetulnya tugas dan fungsi keduanya tidak jauh berbeda namun masih tetap merupakan lembaga yang terpisah.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
-
Apa yang menjadi tujuan pemerintah terhadap Kota Batam? Sejak menjadi sentra logistik minyak dan gas bumi oleh Pertamina, pemerintah ingin mewujudkan cita-cita agar Kota Batam menjadi 'Singapura'-nya Indonesia.
-
Kapan Batam jadi kotamadya? Tahun 1980, wajah pulau ini semakin berubah dan berkembang dengan pesat. Pemerintah pun memutuskan untuk meningkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam dari sebelumnya yang masih berbentuk kecamatan.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Siapa yang membangun Batam sebagai kota? Agar cita-cita itu tercapai, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
-
Apa yang terjadi di Batam dan Tanjungpinang? Sebelumnya, sejumlah media di Kepulauan Riau memberitakan adanya informasi akan terjadi tsunami akibat aktivitas seismik pada Selasa (17/9) di Kota Batam dan Tanjungpinang, sehingga meresahkan masyarakat.
Kendati demikian, dia menegaskan hal-hal yang menyangkut perizinan investasi akan tetap diprioritaskan tanpa terpengaruh proses peleburan kepemimpinan tersebut. "Operasionalnya sudah di depan mata, main plan, investasi yang sekarang," ujarnya.
Dia menambahkan, hal selanjutanya yang perlu dipikirkan adalah menyelaraskan tugas Walikota Batam sebagai kepala daerah dan juga pemimpin BP Batam. Sehingga dipastikan harus ada yang mengisi jabatan sebagai wakil kepala di BP Batam.
"Mendesain bagaimana idealnya Batam yamg existing sekarang nanti walikotanya rangkap BP Batam. Contoh nih misalkan, misalkan nanti kita coba bikin struktur wakil kepala, itu kan masih kita kaji terus nanti karena kan operasionalnya pak walkot nanti pasti akan banyak kesibukan juga mengelola administrasi pemerintahan disisini. Itu pemikiran pemikiran yang memang harus kita siapkan dari awal," ujarnya.
Dia menegaskan pihaknya akan berusaha menyelesaikan hal-hal tersebut sesegera mungkin. Namun dia tidak dapat dipastikan perkiraan waktu Walikota Batam akan dilantik sebagai pemimpin BP Batam.
"Kami janji akan kami kebut tapi tetap harus perlu waktu untuk pembahasan. Kita akan menyiapkan gimana sih desain yang ideal untuk Batam. Ini dalam rangka tiap minggu ke sini (Batam) kan bahas itu terus," ujarnya.
Dia juga menyebutkan tidak akan berpatokan pada pemilihan presiden (Pilpres) yang jatuh pada April nanti. "Kita tidak pernah mempertimbangkan apakah sesudah atau sebelum (pilpres selesainya). Kami yang penting kerja keras, kami kejar terus penyelesaiannya," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha yakin pemimpin baru OIKN akan membantu pembangunan IKN semakin cepat.
Baca SelengkapnyaBasuki justru berharap kepercayaan investor tetap tinggi kendati Bambang mundur. Sebab, IKN kini dipimpin oleh seorang menteri.
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMuhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaLangkah Pemerintah Yakinkan Investor Saat Kepala dan Wakil Otorita Mundur
Baca SelengkapnyaBachril Bakri melanjutkan tugas yang sebelumnya diemban Asmawa Tosepu.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan tidak ada unsur politik balas budi terkait pemberian izin tambang untuk ormas berlatarbelakang agama
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Hadimuljono diangkat sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Baca SelengkapnyaOmbudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan tidak ada unsur politik balas budi maupung utang politik.
Baca SelengkapnyaLuhut membantah pernah menyatakan Bambang Susantono tidak becus bekerja di IKN
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca Selengkapnya