Pelemahan industri ritel di tengah kemajuan ekonomi Indonesia

Merdeka.com - Industri ritel di Indonesia tengah mengalami pelemahan di tengah majunya ekonomi saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan bergugurannya beberapa gerai ritel dalam negeri, seperti Seven Eleven, Ramayana, Matahari Department Store, dan Lotus Department Store.

Berbagai alasan pun melatarbelakangi fenomena ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pengusaha ritel konvensional seperti mal dan toko banyak yang gulung tikar atau tutup akibat tak mengikuti perkembangan zaman.

Untuk itu, dia mengingatkan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi pada perubahan zaman yang sangat cepat. Dia mencontohkan salah satu perubahannya dalam pola belanja dari offline ke online.

"Ini sering tidak kita sadari," katanya, Selasa (17/10).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy N. Mandey menduga, kondisi ini terjadi dikarenakan bonus demografi Indonesia, di mana jumlah penduduk dengan usia produktif lebih besar dibanding usia muda dan usia tua. Sehingga belum terserap pada pekerjaan formil dengan upah yang layak.

"Sehingga mereka juga akibatnya bekerja sesuai dengan kemampuannya itu. Jadi ini sebagai akibat bonus demografis kita," katanya.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Dodi Budi Waluyo mengakui angka penjualan industri ritel mengalami pelemahan hingga Juni 2017. Hal ini menandai adanya penurunan daya beli masyarakat.

"Kenapa konsumsi rendah karena angka ritel sales hanya 6,7 persen tumbuh dan Juni lalu alami turun. Tahun lalu 8 persen pada periode yang sama tahun lalu. Bulan Juni 3-4 persen. Semester pertama 3,6-3,8 persen," kata Dodi di Jakarta, Kamis (20/7) malam.

Menurutnya, ada beberapa penyebab daya beli masyarakat menurun. Di antaranya penyesuaian tarif listrik bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah, dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) yang baru cair pada bulan ini.

"Daya beli masyarakat terpengaruh tarif listrik dan penundaan gaji PNS aktif dari bulan Juni ke bulan Juli," imbuhnya.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tak sepakat disebut daya beli masyarakat Indonesia menurun. Menurutnya, Juni lalu berbarengan dengan Lebaran dan masuk sekolah, sehingga terjadi guncangan di industri ritel.

Itu karena diukur pada Juni. Bulan Juni itu Lebaran. Di setiap bulan lebaran terjadi perlambatan kenaikan konsumsi, karena orang habis-habisan ketika puasa dan Lebaran. Juli tahun lalu itu Lebaran juga. Coba lihat datanya, melambat," ujar Darmin di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/8).

Darmin menjelaskan saat Lebaran, masyarakat Indonesia mengurangi belanjanya. Alasannya, Lebaran berbarengan dengan jadwal masuk sekolah.

"Karena apa? satu, orang pada ngurangin belanjanya. Kedua, karena Juli itu mau masuk sekolah, orang mulai tahan duitnya dulu, karena pada mau belanja untuk sekolah anaknya, mau belanja alat sekolah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, penutupan tersebut mungkin saja terjadi karena adanya masalah internal di dalam perusahaan bukan karena penurunan daya beli.

"Jangan-jangan outlet tutup itu malah masalah internal dia secara spesifik, bukan masalah sistem," kata Wimboh di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/11).

Melihat berbagai alasan tersebut, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan industri ritel, guna mengantisipasi makin banyaknya ritel yang tutup di tahun 2018.

Roy Mandey memperkirakan, pertumbuhan industri ritel hingga akhir 2017 hanya mencapai sekitar 7 persen. Dengan catatan, pertumbuhan industri pada semester II-2017 bisa tumbuh dengan angka yang sama dengan semester I.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih akan terus memonitor perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak era digitalisasi. Nantinya akan dikaji apakah toko-toko yang tutup secara fisik membuka toko kembali secara online.

"Kita terus memonitor perubahan dari perekonomian diakibatkan adanya era digitalisasi. Jadi dalam hal ini adanya ritel yang berubah bentuknya atau dalam hal ini secara fisik tutup tapi kemudian pindah ke online atau dari awalnya online itu semua menjadi salah satu perhatian kita," ujar Menkeu Sri di Kantornya, Jakarta, Selasa (24/10).

Menurutnya, industri ritel memang menjadi perhatian khusus pemerintah. Sebab, industri ritel erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain sektor ritel, pemerintah juga mengamati kondisi dari sektor lain apakah ada indikasi penurunan penjualan akibat digitalisasi.

"Ekonomi di Indonesia terdiri dari berbagai sektor, ritel merupakan salah satu hal yang juga akan kita pantau. Karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Kita juga akan melihat kepada sektor lain apakah kita menghadapi tekanan atau perubahan karena adanya konsep digitalisasi ini," jelasnya.

Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja, Kunjung Masehat mengakui menurunnya kinerja sejumlah industri ritel berdampak besar pada keberadaan karyawan. Untuk itu, pihaknya telah menyediakan program pelatihan (training) kembali kepada pekerja yang mengalami PHK.

"Kinerja ritel yang menurun ada dampaknya ke karyawan itu. Makanya karyawan yang mengalami PHK, kita berikan pemagangan. Nanti dapat sertifikat bisa bekerja di tempat yang lain. Kita training kembali mereka untuk berubah profesi. Kita sebut dengan reskilling," ujar Kunjung di Mid Plaza, Jakarta, Selasa (8/11).

Kunjung mengatakan, pada awalnya program tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat pencari kerja. Namun seiring berjalannya waktu program tersebut juga diberikan bagi karyawan korban PHK.

"Kita melatihnya lebih condong kepada pencari kerja. Tapi kalau PHK, dia mau masuk ke lembaga kita dalam rangka retraining nggak ada masalah. Contohnya kemarin kasus jalan tol itu, banyak menggunakan retraining kita," jelasnya. (mdk/azz)