Follow
Pelindo II rugikan negara, pemerintah minta publik tunggu audit BPK
Merdeka.com - Masyarakat diminta menahan diri untuk tidak menuding PT Pelindo II telah merugikan negara lantaran memperpanjang kontrak Hutchison Port Holding (HPH) Group atas pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT). Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan belum menyelesaikan audit atas perpanjangan konsensi tersebut.
"Untuk memastikan apakah seluruh proses perpanjangan perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan atau tidak, saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap seluruh proses perpanjangan kerjasama pengoperasian JICT," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Kamis (10/9).
Kontrak antara Pelindo II dan HPH di JICT sejatinya akan berakhir pada 2019. Namun, Pelindo II dikabarkan telah memperpanjang kontrak perusahaan Hong Kong tersebut hingga 20 tahun ke depan pada Agustus 2014 dengan nilai sebesar USD 215 juta.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Kapan PPPK bekerja? Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.
-
Siapa yang membantu BPIP dalam kegiatan ini? Hal tersebut merupakan aksi kerja sama antara BPIP dengan Yayasan Ghifari Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran dan kecintaan literasi membaca pada anak-anak melalui kegiatan bertajuk Amal Pancasila: Aksi nyata membangun keadilan bagi anak pinggiran kali code.
-
Kenapa Pertamina cek SPBB di Ketapang - Gilimanuk? Dengan terkoneksinya tol trans jawa, jalur darat dari Jawa menuju Bali meningkat signifikan, apalagi ketika liburan saat ini. Karena itu, kesiapan layanan BBM bagi mobilitas masyarakat dan kecepatan pengisian bahan bakar kapal bisa sangat mempengaruhi operasional penyebrangan ASDP serta kelancaran proses bongkar muat kapal di Pelabuhan,' terang Arya.
-
Dimana BPIP melakukan kunjungan kerja? Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Malaysia, Entikong, Kalimantan Barat, Kamis, (21/9).
Namun, Pelindo menjadi pemegang saham mayoritas di JICT, sebesar 51 persen. Sementara HPH 49 persen.
"Sehingga pengendalian perusahaan berada di Pelindo II dan laporan keuangan JICT di masa mendatang harus dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pelindo II," jelasnya
Menurut Rini, banyak pelabuhan di dunia pengelolaannya diserahkan swasta. Semisal, Pelabuhan Rotterdam, Port Klang North Port (Malaysia), Laem Chabang Port (Thailand), dan lainnya.
"Kerja sama tersebut mempertimbangkan perlu mempertahankan jaringan dalam rangka mengoptimalkan kapasitas pelabuhan," katanya. "Dimana HPH dipandang oleh Pelindo II memiliki kemampuan untuk mewujudkannya."
Baca juga:LSM: Pelindo II berpotensi rugikan negara Rp 80,5 MMinta dirut Pelindo II dicopot, SP JICT teriak-teriak di DPRRizal Ramli sebut Pelindo sibuk bagi rezeki dengan swastaDPR ke Menteri Rini: Kalau saya jadi ibu, saya pecat RJ LinoTepati janji, Rizal Ramli hidupkan rel uzur di Tanjung Priok (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca Selengkapnya
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya
KPK belum menjelaskan soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan kepada kedua pejabat PGN tersebut.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero.
Baca Selengkapnya
Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca Selengkapnya