Pelindo IV bakal terapkan multiport tarif tahun depan

Merdeka.com - PT Pelindo IV akan memberlakukan multiport tarif bagi kapal dan barang khusus ekspor melalui Pelabuhan Makassar ke luar negeri mulai 1 Januari 2016. Penerapan multiport tarif baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan merupakan sebuah inovasi di bisnis logistik.

"Maka implementasi Tol Laut dan Poros Maritim Nasional sudah dapat terwujud di Kawasan Indonesia Timur (KTI) sehingga akan merubah peta logistik nasional bagi pertumbuhan KTI," ujar Dirut Pelindo IV Doso Agung dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/12).

Menurut dia, multiport tarif bertujuan untuk mengurangi biaya logistik yang ada di masing-masing pelabuhan pengumpul di lingkungan PT Pelindo IV. Nantinya, pemberlakuan ini berdasarkan zona pelabuhan di KTI. Zona A, meliputi Kalimantan Bagian Utara - Timur serta Sulawesi Bagian Selatan – Timur, lalu Zona B, meliputi Sulawesi Bagian Utara dan Barat.

Sedangkan Zona C, meliputi Irian Jaya Bagian Utara serta Ternate dan sekitarnya kemudian Zona D, meliputi Irian Jaya Bagian Selatan dan Kepulauan Maluku.

Pemberlakuan tarif ini memberikan keringanan 20 persen hingga 30 persen tarif kepelabuhanan yang diterapkan saat ini. Misalnya untuk Zona A dan Zona B mendapat pengurangan biaya tarif sebesar 20 persen dari tarif yang berlaku saat ini, sedangkan Zona C dan Zona D mendapatkan pengurangan sebesar 30 persen. Kecuali di pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan terakhir (pelabuhan ekspor).

"Melalui uji coba penerapan Multiport Tarif khusus kapal dan cargo ekspor ini, akan dapat menggairahkan perdagangan khususnya volume ekspor KTI melalui pelabuhan Makassar, sehingga harapan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo untuk dapat mencapai volume ekspor 3 kali lipat di tahun 2016 dapat segera terwujud," jelas dia.

Menurut Doso, visi maritim tol laut hanya dapat diwujudkan dengan 4 hal, cost logistik yang murah, kinerja pelabuhan yang tinggi, interkonektivitas pelabuhan dan ketersediaan angkutan laut (kapal) yang rutin dan terjadwal.

Program Direct call yang dilaksanakannya akan lebih efektif bila jaringan koneksi antar pelabuhan di KTI dapat secepatnya terbentuk. "Untuk merealisasikan interkonektivitas pelabuhan di KTI tidak mudah dan memerlukan dukungan seluruh pihak," pungkas dia. (mdk/sau)