Pelonggaran PPKM Dinilai Masih Kontra Produktif, Ini Alasannya
Merdeka.com - Pengamat Ekonomi IndiGo Network, Ajib Hamdani menilai, kelonggaran-kelonggaran diberikan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih kontra produktif dengan pergerakan orang dan uang di masyarakat.
Dia mencontohkan, seperti halnya pusat perbelanjaan yang diperbolehkan beroperasi dengan disertai wajib vaksin. Namun pemerintah sama sekali tidak menyediakan infrastruktur dan fasilitas vaksinasi di tempat-tempat umum tersebut.
"Sehingga pemerintah itu memberikan solusi, bukan sekadar larangan-larangan," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/8).
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Apa yang terjadi pada PMI di Korsel? Diketahui, kata Benny, ada tujuh korban atas peristiwa itu, dua PMI dinyatakan meninggal dunia sementara lima rekan lainnya masih dalam proses pencarian pihak berwenang di Korea Selatan bersama perwakilan KBRI Indonesia.
-
Di mana UMKM Bontang terdampak pandemi? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
Lantas Ajib membandingkan dengan kebijakan di luar negeri. Seperti di Inggris misalnya, tempat hiburan pengunjungnya diwajibkan untuk menunjukkan sudah di vaksin. Tetapi di sisi lain, di tempat tersebut juga sekaligus disiapkan vaksin gratis.
"Kelonggaran-kelonggaran yang didorong oleh pemerintah pada dasarnya bagus, tetapi pemerintah membuat aturan yang masih kontra produktif," jelasnya.
Sebagai pengusaha, Ajib juga mendorong pemerintah fokus dengan percepatan vaksinasi dan memberikan solusi atas larangan-larangan yang dibuatnya. Di sisi lain, kegiatan orientasi ekspor harus terus dibuat relaksasi oleh pemerintah.
Sebab ini perlu untuk menyehatkan kembali neraca keuangan nasional. "Dan berharap agar devisa (selain pajak) membuat keuangan negara lebih sehat," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaAHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.
Baca SelengkapnyaPro kontra TikTok Shop di Indonesia terus berlanjut.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaKata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca SelengkapnyaKetua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menilai keberadaan social commerce seperti TikTok Shop mematikan pelaku UMKM domestik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya