Pembangunan bandara baru Bali Utara tunggu keseriusan Menteri Rini

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Bali menunggu surat balasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembahasan mengenai rencana pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng. Surat permohonan untuk bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah dikirimkan Pemprov Bali sejak awal Juli 2015.

"Kami sudah kawal surat itu, tetapi sampai saat ini belum dijadwalkan kapan kami diterima. Ini barangkali karena kesibukan Ibu Menteri BUMN," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ketut Artika, di Denpasar, seperti dilansir dari Antara, Senin (3/8).

Artika menambahkan, sesuai dengan isi surat Menteri Perhubungan, bahwa pembangunan bandara baru di kawasan Utara Pulau Bali itu ditugaskan kepada PT Angkasa Pura I sebagai salah satu infrastruktur penting yang menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Angkasa Pura itu BUMN, yang notabene di bawah Menteri BUMN sehingga kami ingin berkoordinasi langsung dengan Menteri BUMN," ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya ingin cepat bertemu Menteri BUMN sehingga bisa diambil langkah berikutnya. Di samping itu, secara simultan sebagai bahan informasi terkait kajian pihak swasta, yang masih dalam proses.

Sebelumnya, jajaran Pemprov Bali menjadwalkan untuk melakukan koordinasi realisasi bandara Bali utara itu dengan Menteri BUMN pada 6 Juli lalu, hanya saja sampai sekarang belum terealisasi juga.

"Sebenarnya ada dua hal yang akan kami koordinasikan ke Kementerian BUMN yakni pembangunan bandara baru dan prasarana perkeretapian. Tetapi kalau dipakai prioritas, tentu lebih mengerucut ke bandara," ucapnya.

Titik terang rencana pembangunan bandara di Buleleng itu berdasarkan adanya surat dari Menteri Perhubungan.

Dalam surat tersebut ditujukan untuk Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata yang isinya antara lain untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Bali, terkait dengan pembangunan infrastruktur yakni, untuk perkeretaapian ditugaskan kepada PT KAI dan pembangunan bandara baru di Bali utara diberikan kepada PT Angkasa Pura I.