Pembangunan Hasil Tangan Dingin Basuki Hadimuljono Sepanjang 2014-2019
Merdeka.com - Basuki Hadimuljono menjadi salah satu orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke istana kepresidenan hari ini jelang pengumuman kabinet. Sebagai seorang pegawai karir yang menghabiskan hampir 40 tahun di kementerian yang mengurusi pembangunan, Basuki tercatat memiliki banyak prestasi selama menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Saat masih menjadi pegawai di instansi Pekerjaan Umum, dia berhasil mendapatkan prestasi sebagai pegawai teladan pada usia 41 tahun. Semenjak itu kariernya terus naik, dia menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, lalu menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum.
Kinerja Basuki dalam membangun infrastruktur cukup mumpuni. Banyak sekali pembangunan yang ditugaskan di pundaknya selama periode I Jokowi. Mulai dari Tol Trans Jawa hingga Tol Trans Sumatera yang telah banyak diselesaikannya.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Siapa yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Kominfo? Budi Arie Setiadi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang diajak Jokowi saat kunjungan kerja? Menariknya saat kunjungan kerja di Bone, Jokowi ditemani pengusaha sekaligus Wakil Ketua DPR dari Partai NasDem Rachmat Gobel.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga Mei 2019, jalan tol yang telah dioperasikan sepanjang 949 km dan akan bertambah 406,14 km dengan beroperasinya 9 ruas tol secara bertahap hingga akhir tahun 2019. Menteri Basuki menargetkan hingga akhir 2019 nanti, panjang jalan tol yang terbangun akan mencapai 1.851 kilometer.
Selain pembangunan tol Basuki juga membangun jalan baru untuk memperlancar konektivitas. Pembangunan jalan baru, berdasarkan data per Agustus 2019, sepanjang 793,11 km diantaranya melanjutkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua; Trans Papua. Kemudian jalan Selatan – Selatan Jawa, By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta Mandalika (NTB) dan Jalan Lingkar Utara Brebes (Jateng). Untuk jembatan sudah terbangun total 24,4 km dari target 29,8 km jembatan pada 2019.
Untuk lahan penyerapan dan irigasi Kementerian PUPR telah membangun 8 dari target 36 bendungan. Bendungan yang telah selesai tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 hektare (11 persen) menjadi 859.626 hektare (12,9 persen). Kapasitas tampung air pun naik menjadi 1.031 juta meter kubik, kapasitas air baku sebesar 5 meter kubik per detik, serta potensi energi sebesar 112 megawatt.
Kementerian PUPR juga berhasil membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. PUPR berhasil membangun 2.490.378 unit rumah dengan perincian 699.570 unit pada 2015, 881.102 unit pada 2016, dan 904.758 unit pada 2017.
Selain prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Basuki, kini dia mengatakan perlu adanya terobosan dalam hal mitigasi bencana. Hal ini karena Indonesia yang berada di 'cincin pasifik' dan menjadikannya seperti Supermall bencana.
Basuki juga mengatakan Kementerian PUPR akan membentuk Komisi Keamanan Bangunan Gedung yang salah satu tugasnya mendampingi Pemerintah Daerah agar konsekuen dalam mengimplementasikan rencana tata ruang dan zonasi yang sudah ditetapkan. Selain itu juga yang sangat penting adalah meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi resiko bencana sesuai dengan kesepakatan internasional.
Baiknya kinerja Basuki, anggota DPR RI Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai dia laik untuk kembali dipercayakan Jokowi untuk mengisi kursi yang sama di Kabinet Kerja periode II.
"Pak Basuki Hadimuljono laik dipertahankan. Pekerja keras dan berpikir terbuka. Bisa bekerjasama dengan semua. Dan paling utama dia itu bersih," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Reporter Magang: Winda Ayu Lestari
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pria yang lahir pada tanggal 5 November 1954 di Surakarta, Jawa Tengah, itu merupakan anak keempat dari delapan bersaudara
Baca SelengkapnyaBasuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN.
Baca SelengkapnyaBasuki mengaku masih intens berkomikasi dengan Jokowi, usai pensiun pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaSelama menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki banyak menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang yang digencarkan Jokowi.
Baca SelengkapnyaBasuki merupakan matan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala Ototrita IKN.
Baca SelengkapnyaBasuki mengaku mendapat perintah untuk menyelesaikan tugas sebagai Menteri PUPR hingga berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaDirektur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya berpandangan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju bisa dipertimbangkan menjadi Cawapres Ganjar.
Baca SelengkapnyaBasuki Hadimuljono tak lagi menjabat sebagai menteri, namun dia tetap menangani pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya"Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR seperti sinterklas bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya."
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR mendukung penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.
Baca SelengkapnyaBasuki diminta Prabowo mengejar pembangunan IKN selama 4 tahun ke depan sampai 2028.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan IKN Nusantara sendiri saat ini sudah mencapai 40 persen. Pada tahun 2024 mendatang, secara bertahap pemerintahan pun akan mulai pindah.
Baca Selengkapnya