Pembangunan Ibu Kota Baru Berpeluang Dibiayai Lembaga Pengelola Investasi
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membuka peluang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dibiayai menggunakan dana dari Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF).
"Tentunya nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa. Itu bisa didalami lebih lanjut," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam konferensi pers virtual perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (9/2).
Menurut dia, rencana pembangunan IKN menarik minat investor baik dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di proyek yang berada di Kalimantan Timur itu. Namun, dia meyakini minat investasi akan menggeliat setelah pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.
-
Bagaimana cara investor lokal membangun IKN? Investor-investor lokal menunjukkan kesiapan yang matang untuk membangun sektor Sumbu Kebangsaan. Namun, investor internasional yang sudah terkenal secara kualitas dan memilki komitmen besar juga turut menjadi mitra bagi investor lokal.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Siapa saja investor yang terlibat di IKN? Agung menyebutkan sepanjang tahun 2023 ada sekitar 23 investor pelopor dari dalam negeri yang melakukan Groundbreaking di IKN dengan Investasi non-APBN senilai Rp41 triliun.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
Dia menambahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan mencapai sekitar Rp500 triliun hingga 2024.
Sedangkan untuk kebutuhan pembangunan perumahan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp330 triliun hingga 2045.
Hingga tahun 2024 diperkirakan menelan hingga Rp80 triliun karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke IKN.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan untuk meringankan beban APBN, dia mendorong swasta untuk berinvestasi di IKN sehingga pemerintah bisa melakukan sewa misalnya untuk kebutuhan perkantoran dan perumahan.
Apalagi, lanjut dia, likuiditas perbankan saat ini melimpah sehingga investor swasta berpeluang untuk menyerapnya sebagai sumber pembiayaan dan berinvestasi di IKN.
"Jadi hemat sekali dari sisi APBN tapi punya akibat besar untuk pertumbuhan ekonomi, investasi dan menggerakkan perekonomian," katanya.
Modal SWF Rp75 Triliun
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah akan memberikan modal hingga Rp75 triliun bagi SWF pada 2021.
Tahun ini pemerintah sudah memberikan tambahan modal bagi SWF sebesar Rp15 triliun yang diambil dari cadangan pembiayaan investasi 2021.
Sehingga, total akan terkumpul modal Rp30 triliun, setelah pada 2020 sudah disuntik Rp15 triliun modal bagi SWF.
Sisanya, lanjut dia, sebesar Rp45 triliun akan dipenuhi melalui inbreng atau penyetoran modal tidak dalam bentuk tunai namun dalam bentuk saham, barang milik negara (BMN) dan piutang negara.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menyebut sejumlah investor global sudah mengirimkan surat ketertarikan untuk berinvestasi di SWF dengan total investasi mencapai hingga USD 9,5 miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah kini tengah mengebut pembangunan IKN di Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaInvestasi IKN di tahap pertama akan didahulukan untuk investor lokal.
Baca SelengkapnyaAlasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaHarus diakui, kinerja investasi selama tahun politik akan sangat berpengaruh.
Baca SelengkapnyaProses pembagunan IKN yang tengah berjalan, diharapkan dapat terus mengungkit angka investasi daerah.
Baca SelengkapnyaNantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia akan terus mengawal proses investasi demi memastikan terciptanya lapangan kerja baru sebagai efek rambatan dari proyek IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSoal pemilihan presiden, para investor menganggap hal tersebut merupakan sebuah fase normal bagi negara demokrasi.
Baca SelengkapnyaMenteri investasi bahlil Lahadalia mengklaim sejumlah perusahaan asing siap berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi mengklaim saat ini banyak investor yang mengantre untuk berinvestasi di IKN.
Baca Selengkapnya