Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembangunan Ibu Kota Baru Hingga 2045, Biaya Bisa Pakai Urunan Masyarakat

Pembangunan Ibu Kota Baru Hingga 2045, Biaya Bisa Pakai Urunan Masyarakat Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mengatakan membangun sebuah kota membutuhkan waktu yang lama. Membangun sebuah kota tidak cukup hanya 5 tahun saja, melainkan 15-20 tahun. Bahkan pembangunan IKN Nusantara katanya diperkirakan terus berlanjut hingga tahun 2045.

"Membangun kota itu tidak sebentar, artinya tidak bisa 3-5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang 15 sampai 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045," kata Bambang usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/3).

Selain itu, pembangunan kota sebagai ibu kota juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Butuh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari APBN, APBD, KPBU hingga urunan dari masyarakat.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah, APBN, APBD ataupun KPBU kerjasama pemerintah badan usaha dan juga dari masyarakat sendiri," kata Bambang.

Dia menjelaskan, pembangunan yang dilakukan dari dana urunan masyarakat akan diatur dalam skala tertentu. Misalnya dana urunan tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas yang juga digunakan masyarakat nantinya.

Masyarakat Bisa Urun Rembuk

"Masyarakat bisa urun rembuk dan juga dalam skala skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan," kata dia.

"Misalnya kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri jumlahnya 8 juta orang. Pak kami ingin ingin mempunyai rumah diaspora di IKN, boleh enggak kami difasilitasi," kata Bambang mencontohkan.

Kata Bambang, hal-hal seperti ini merupakan inisiatif dari komunitas atau masyarakat yang baik. Sebab mereka juga akan mengumpulkan dana sendiri untuk membangun fasilitas yang diinginkan. Sehingga peran pemerintah dalam hal ini memberikan izin atau tidak. Sepanjang konsepnya sama akan menjadi pertimbangan sebelum diputuskan lebih lanjut.

"Kami sifatnya fasilitasi sejauh desain dan hal-hal yang prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun dari kota itu tetap terjaga," kata dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Fantastis, Segini Biaya yang Dibutuhkan IKN untuk Bangun Perumahan
Fantastis, Segini Biaya yang Dibutuhkan IKN untuk Bangun Perumahan

Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp467 triliun

Baca Selengkapnya
Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024
Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024

Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.

Baca Selengkapnya
Alokasi Anggaran IKN Tahun Depan Ditambah Jadi Rp9,11 Triliun
Alokasi Anggaran IKN Tahun Depan Ditambah Jadi Rp9,11 Triliun

Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.

Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Akui Pembangunan IKN Makin Cepat di 2024
Sri Mulyani Akui Pembangunan IKN Makin Cepat di 2024

IKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak.

Baca Selengkapnya
Per 1 April 2024, Dana APBN Digunakan untuk Bangun IKN Nusantara Tembus Rp4,3 Triliun
Per 1 April 2024, Dana APBN Digunakan untuk Bangun IKN Nusantara Tembus Rp4,3 Triliun

Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Bakal Didanai APBN
Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Bakal Didanai APBN

APBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.

Baca Selengkapnya
Biaya Pembangunan IKN Hanya 20 Persen dari APBN, Sisanya Swasta
Biaya Pembangunan IKN Hanya 20 Persen dari APBN, Sisanya Swasta

Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.

Baca Selengkapnya
Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?
Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?

Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar
Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar

Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.

Baca Selengkapnya
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN

Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.

Baca Selengkapnya
Per Agustus 2023, Penyerapan Anggaran Pembangunan IKN Baru Rp6,4 Triliun
Per Agustus 2023, Penyerapan Anggaran Pembangunan IKN Baru Rp6,4 Triliun

Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.

Baca Selengkapnya