Pembangunan Infrastruktur dan Jalan di Ibu Kota Baru Tunggu UU IKN
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan, termasuk jalan tol masih menunggu Rancangan Undang-Undang atau RUU IKN dituntaskan DPR RI.
"Kita tunggu Undang-Undang IKN-nya, kendati demikian kita tetap lakukan persiapan. Sekarang kita melakukan persiapan, kalau UU IKN itu jadi sehingga kita bisa bergerak," kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian saat mengunjungi Tol Becakayu di Bekasi, Jumat (24/12).
Hedy mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) IKN yang siap membangun sarana prasarana infrastruktur di ibu kota baru.
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Dimana Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan di IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama pembangunan atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
"Kalau UU IKN disahkan kita langsung menjalankan pembangunan IKN, dimana pertama-tama kita harus menyiapkan jalur logistik konstruksi, sehingga proses pembangunan menjadi mudah. Kalau tidak akan sulit untuk mengangkut material konstruksi," ungkapnya.
Adapun masterplan pembangunan IKN sebenarnya sudah disiapkan. Namun lagi-lagi, instruksi pengerjaan masih menunggu aturan sah diterbitkan.
"Terkait masterplannya sudah disiapkan. Sekarang kita bicara di detail plan dan Perencanaan Teknis Terinci atau Detail Engineering Design (DED)," sambung Hedy.
Persiapkan Sejumlah Jaringan Jalan
Sebelumnya, pemerintah sendiri telah mempersiapkan sejumlah jaringan jalan sebagai akses menuju kawasan ibu kota baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Agustus 2021 lalu pun telah meresmikan Jalan Tol Balikpapan- Samarinda (Balsam) Seksi 1 Balikpapan (Km 13)-Samboja sepanjang 22,03 km, dan Seksi 5 Sepinggan-Balikpapan (Km 13) sepanjang 11,09 km.
Secara rencana, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda nantinya akan memiliki sodetan akses menuju kawasan Ibu Kota Negara, tepatnya berlokasi di Km 14.
Di sisi lain, Kementerian PUPR juga telah merencanakan jaringan jalan kerja sebagai bagian dari logistik konstruksi, yang nantinya akan digunakan untuk mobilisasi alat dan material pengerjaan ibu kota baru.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demikian juga dengan infrastruktur hunian yakni apartemen untuk ASN di mana 14 tower apartemen ASN sudah selesai dibangun.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBasuki diminta Prabowo mengejar pembangunan IKN selama 4 tahun ke depan sampai 2028.
Baca SelengkapnyaSalah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru memulai operasional IKN.
Baca SelengkapnyaRifqi mengapresiasi penunjukkan Basuki, sebab dia menilai Basuki merupakan orang yang ahli dalam bidang infrastruktur di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan terutama dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi direncanakan melakukan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-IV untuk 11 proyek di IKN pada 17 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaHanya saja, secara jadwal perlu dilakukan penyesuaian lantaran pemerintahan Prabowo tak ingin melewatkan proyek strategis nasional (PSN) lainnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaProgres konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 36 persen dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule).
Baca Selengkapnya