Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak efisien

Merdeka.com - Meskipun pemerintah berusaha meningkatkan belanja infrastruktur sejak tujuh tahun terakhir, namun hal tersebut dinilai belum efisien dalam mendorong perekonomian Indonesia. Selama tujuh tahun terakhir, pemerintah telah menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan masalah pembangunan tidak hanya soal pendanaan. Kebijakan pembangunan pemerintah juga sering tidak efisien.

Dari data yang dia kumpulkan, meski belanja infrastruktur sudah digenjot, dampak pembangunan terhadap perkembangan ekonomi sangat rendah, alias tidak efisien. Sebagai perbandingan, di China setiap ada jalan raya atau jembatan dibangun, akan mendorong 0,33 persen pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar proyek itu.

"Bila dibandingkan dengan China, koefisien kita baru 0,17 persen, jadi baik dari segi kuantitas alokasi dana pembangunan kita masih kecil, dari segi efisiensi juga tidak optimal," ujar Latif dalam diskusi infrastruktur di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Selain kurang efisien, problem klasik realisasi pembangunan di Tanah Air juga kalah dibanding beberapa negara ASEAN. Total ruas jalan tol Indonesia yang hanya 750 kilometer masih sangat kalah dari Malaysia yang memiliki 3.000 kilometer, padahal kinerja pembangunan kedua negara sama lambatnya.

Dari segi pelabuhan, Indonesia lebih buruk lagi. Negara dengan mayoritas wilayah berupa laut ini baru memiliki 18 pelabuhan samudera. Di Thailand, ada 1 pelabuhan setiap 50 kilometer panjang pantai.

Karena itu bagi Latif, pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada APBN atau APBD. Perlu ada keterlibatan swasta untuk pembiayaan realisasi proyek agar pembangunan bisa dipercepat di banyak daerah.

Namun, meski pemerintah telah memiliki konsep keterlibatan swasta (PPP) dalam pembiayaan proyek infrastruktur sesuai MP3EI, Latif menilai pemahaman sistem itu masih rendah di pemerintah daerah. Mereka seringkali malah menghambat kehadiran pihak swasta karena problem klasik birokrasi.

"Kalau swasta ngajak kerja sama masih banyak pemda yang berpikirnya seperti bisnis biasa, pajaknya dinaikin, izinnya dipersulit. Gimana swasta mau masuk," ujarnya.

Selain itu Latif menyarankan pemerintah fokus pada beberapa infrastruktur inti saja. Baginya, ada dua sektor yang mendesak untuk segera ditangani pemerintah.

"Kalau pakai pertimbangan ekonomi, dua infrastruktur yang harus segera digarap pemerintah ya transportasi dan energi," tegasnya. (mdk/rin)