Pembangunan infrastruktur terkendala kurangnya tenaga insinyur

Merdeka.com - Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu janji dan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam 5 tahun kepemimpinannya. Sejumlah proyek infrastruktur disiapkan, beserta rincian pendanaan yang cukup besar.

Untuk merealisasikan janji itu, pemerintah tidak hanya kekurangan dana, tapi juga minim tenaga kerja khususnya bergelar insinyur. "Kekurangan insinyur dalam 5 tahun akan datang itu 200.000 sekian," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (20/1).

Tak hanya kekurangan tenaga insinyur, Indonesia juga minim tenaga terlatih jebolan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Diploma 1 hingga 3. Mereka cukup dibutuhkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Kita harapkan untuk meningkatkan dan memperbaiki SMK kita supaya lebih siap mempersiapkan SDM teknik," tuturnya.

Sofyan menambahkan, tenaga lulusan SMK bakal menjadi pendukung dalam berbagai jenis pekerjaan. "Untuk itu kita persiapkan supaya SMK yang ada supaya programnya lebih merespon sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Indonesia yang akan datang," jelas Sofyan.

"Begitu pula dengan tenaga insinyur. Nanti akan dikoordinasikan lagi untuk program yang lebih besar," ucapnya.

Untuk mempersiapkan lulusan lebih berkompeten, pemerintah janji mencarikan solusi tiap hambatan yang ditemui SMK.

"SMK yang kekurangan laboratorium, guru yang tidak kompeten, kita membuat berbagai terobosan yang akan dilaksanakan," janjinya.

Sayangnya, Sofyan enggan menjelaskan secara rinci jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.

Sebelumnya, Sofyan bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menggelar rapat koordinasi membahas link and match antara kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah lulusan SMK.