Pembangunan Istana Kepresidenan Tak Atasi Masalah Ekonomi Papua

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi permintaan tokoh-tokoh Papua yang diundang ke Istana Negara pada Selasa (10/9). Salah satu permintaan tersebut adalah pemerintah membangun Istana Kepresidenan di Papua. Permintaan ini pun langsung disetujui oleh Presiden Jokowi.

Rencananya, pembangunan istana ini akan dilakukan mulai 2020. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut lagi di mana letak pembangunan istana nantinya. Pun, pembangunan ini diharapkan tidak hanya sebatas simbolik saja.

Melihat hal tersebut, Ekonom dari Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengatakan bahwa pembangunan istana di Papua tentu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, Indonesia juga sedang merencanakan untuk pemindahan ibu kota yang akan membutuhkan biaya besar.

Menurutnya, pembangunan istana tidak akan mengubah keadaan ekonomi di Papua. "Maksudnya pembangunan istana itu nantinya kan tidak bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Alangkah baiknya dana-dana itu digunakan untuk pembangunan, menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan kawasan industri," ucapnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (11/9).

Dia juga menambahkan, Indonesia sedang menghadapi isu resesi pada 2020 mendatang. Pemerintah harusnya lebih waspada dan mengantisipasi. Dengan adanya rencana pembangunan istana di Papua ini, menurutnya, pengeluaran akan lebih banyak terkuras.

"Padahal dana yang dikeluarkan itu harus tepat dan ini juga perlu perencanaan. Tidak bisa langsung tiba-tiba keputusannya dibuat. Pembangunan juga butuh rencana karena butuh diulas dan dievaluasi seberapa pentingnya. Jadi, harus dihitung dulu cost dan benefitnya," tambahnya.

Baik dari Sisi Politik dan Buruk untuk Ekonomi

Berdasarkan pandangannya, pembangunan istana di Papua ini memiliki dua sisi yang berbeda. Kalau melihat dari sisi ekonomi, perhatian pemerintah Indonesia terhadap Papua tidak bisa hanya dengan membangun istana. Rencana pembangunan istana di Papua diduga hanya untuk meredam isu yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

"Walaupun mungkin secara politik ada tujuannya, tapi kalau dari sisi ekonomi, lebih baik dananya digunakan untuk membangun jalan, memperbaiki pendidikan, dan akses kesehatannya yang pasti bermanfaat secara ekonomi untuk masyarakat setempat," tambahnya.

Dirinya menjelaskan, membangun istana hanya bentuk simbolis saja, tetapi multiplier effect (dampak turunan) untuk masyarakat bawah akan kurang dirasakan.

"Urgensinya dari sisi ekonomi itu tidak terlalu urgen sebenarnya. Lebih urgen untuk menurunkan kemiskinan, karena masalah utama di Papua itu kan tingginya kemiskinan, ketimpangan, dan sumber-sumber perekonomian yang masih bergantung kepada alam. Itu yang harus diperbaiki di sana. Menciptakan industri lebih krusial daripada membangun istana. Ini kalau secara ekonomi ya, bukan dari sisi politik," tutupnya.

Reporter Magang: Rhandana Kamilia