Follow
Pembangunan konstruksi jalan RI masih gunakan barang impor
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan menggelar Pameran Transportasi dan Infrastruktur 2016 dengan menghadirkan 39 eksibitor. Dalam pameran tersebut, dihadiri perusahaan-perusahaan menampilkan produk-produk kontruksi bangunan dan jalan raya.
Salah satunya PT Cahaya Metal Perkasa. Perusahaan ini menawarkan pembatas jalan di tol yang dinamakan Flex Beam Guadrail.
"Produk kami sudah digunakan di seluruh Indonesia, baik Jawa, Sumatera dan Maluku. Produk kita sudah dipercaya oleh Kementerian PU-Pera, Kemenhub, dan BUMN," ungkap Asisten Marketing Manager CMP Herdyan Adi Nugroho, di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (14/9).
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
BULOG mengimpor apa? Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Perum BULOG untuk mengimpor jagung pakan sebanyak 500 ribu ton.
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
Dia membeberkan keunggulan produknya yaitu bahan yang sudah teruji dan berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, kebanyakan saat ini para perusahaan konstruksi dalam negeri masih merasa tersaingi dengan produk luar negeri.
"Kami sudah melaporkan hal ini kepada Menteri PU-Pera saat beliau berkunjung ke booth kami tadi pagi. Perihal penggunaan barang impor yang banyak untuk pembangunan konstruksi jalan di Indonesia," kata Herdyan.
Menurutnya, seharusnya penggunaan anggaran untuk pembangunan konstruksi jalan dan perlengkapan jalan raya harus menggunakan produk dalam negeri. Namun, kenyataannya banyak kementerian yang diam-diam menggunakan barang impor untuk pembangunan konstruksi dan perlengkapan jalan.
"Ya secara diam-diam mereka menggunakan produk impor, padahal kualitasnya belum diuji coba. Saya sudah mengadukan ini kepada Menteri PU-Pera, BUMN, dan menunggu jawaban," ungkap Herdyan.
Herdyan menambahkan masalah persaingan ini merupakan realitas di dunia konstruksi Indonesia. Dia berharap pemerintah lebih mempercayakan produk dalam negeri, agar perusahaan konstruksi di Indonesia maju pesat.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mendag menyebut saat ini marak warga negara asing yang berdagang di mal, pusat perbelanjaan atau pusat grosir besar.
Baca Selengkapnya
BPS mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023.
Baca Selengkapnya
Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.
Baca Selengkapnya
Tren deindustrialisasi ditandai dengan kecenderungan pelaku usaha yang memiliki modal enggan untuk berinvestasi.
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan menganggap barang impor ilegal seperti kuman yang selalu muncul.
Baca Selengkapnya
Luhut tak banyak berbicara soal isu bahwa impor 3 KRL China ini merupakan jebakan utang dari pengadaan Kereta Cepat Whoosh.
Baca Selengkapnya
Produk impor ilegal tersebut diamankan dan akan dimusnahkan karena tidak memiliki Laporan Surveyor (LS) hingga persetujuan impor (PI).
Baca Selengkapnya
Ada selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.
Baca Selengkapnya
Mendag Zulhas membeberkan hasil tangkapan Satgas Barang Impor Ilegal yang berpotensi merugikan negara Rp18 miliar.
Baca Selengkapnya
Banjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Seluruh barang ilegal hasil penindakan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor itu, diperkirakan bernilai Rp46.188.205.400.
Baca Selengkapnya
Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.
Baca Selengkapnya