Pembangunan Papua dan Papua Barat masuk program prioritas 2019
Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan lima prioritas nasional yang dijabarkan dalam 24 program prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2019.
Lima prioritas nasional itu meliputi pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan ketahanan energi pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan sosial dan kesuksesan pemilu.
Program ini merupakan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan dengan Lima Program Prioritas. Isi program ini salah satunya adalah percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
-
Apa yang menjadi program prioritas Banyuwangi? Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banyuwangi sendiri mencanangkan delapan program prioritas. Mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian. Selain itu, juga penguatan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, tranformasi digital layanan publik, dan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).
-
Apa yang menjadi prioritas pembangunan Kutai Timur? Program paling penting tentu saja soal infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Kenapa Kominfo PPI fokus pada daerah 3T? Ada 30 persen wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam kategori blank spot. Mereka ini dulu sulit mendapatkan layanan TV, kalau pun dapat pakai teknologi satelit yang harganya mahal. Nah dengan kondisi wilayah yang tidak diminati swasta ini (untuk migrasi ke TV digital), kita bantu dengan infrastruktur TVRI,' ujarnya.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa kegiatan utama pembekalan menteri Prabowo-Gibran? Dalam pemikiran saya, kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar yang sakral tersebut haruslah menjadi sebuah ikhtiar penguatan karakter bagi para menteri terpilih yang akan melayani seluruh rakyat Indonesia,' kata Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
Menurut Menteri Bambang, dalam Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua.
"Tiga kegiatan prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampong, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan," ujar Menteri Bambang di Jakarta, Senin (7/5).
Menteri Bambang menjelaskan, dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, rasio gini 0,38-0,39, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,89, dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
Menurut Bambang, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.
Sebelumnya, pada tanggal 30 April 2018, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Musrenbangnas RKP 2019. Acara tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, serta para pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
Melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema 'Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas' tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pencanangan yang dilakukan oleh Wapres tersebut dapat memacu sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaDari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.
Baca SelengkapnyaGibran mengatakan pembangunan Indonesia ke depannya tidak boleh lagi Jawa sentris.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, akses transportasi di wilayah Papua tidaklah mudah.
Baca SelengkapnyaBasuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
Baca SelengkapnyaAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca Selengkapnya