Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembebasan lahan PLTU Batang dijanjikan tak lebih dari 6 bulan

Pembebasan lahan PLTU Batang dijanjikan tak lebih dari 6 bulan demo pltu. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menjanjikan segera merampungkan pembebasan lahan untuk PLTU Batang. Ditargetkan, pembebasan lahan bisa rampung dalam waktu 6 bulan.

"Ya tidak lebih dari 6 bulan ini," kata Ferry di Komplek Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).

Ferry tidak menampik, persoalan PLTU Batang yang paling alot adalah pembebasan lahan. Oleh sebab itu, proses yang akan dijalankan merupakan proses berulang.

"Itu cuma tinggal pengulangan prosesnya, nyangkutnya di situ saja. Mereka tahu ini suatu yang dibutuhkan," ucap Ferry.

Politikus Partai Nasdem ini menyadari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak bisa menjadi senjata pamungkas.

Proses pendekatan secara persuasif justru dinilai lebih efektif menyelesaikan persoalan pembebasan tanah yang sudah berlarut-larut.

"Saya kira seharusnya efektifnya ketika kita lakukan sejak awal. Undang-undang no. 2 tahun 2012 tidak bisa menjadi senjata pamungkas, tidak, tapi justru dari awal dijelaskan ada haknya," jelas Ferry.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya
Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya

Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu

Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah

Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.

Baca Selengkapnya
PLTU Batu Bara Siap Pensiun, Begini Prosesnya
PLTU Batu Bara Siap Pensiun, Begini Prosesnya

Kementerian ESDM turut meminta pendampingan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam proses pensiunkan PLTU batu bara.

Baca Selengkapnya
Dana JEPT Tak Kunjung Cair, Pemerintah Cari Sumber Utang Lain untuk Pensiunkan PLTU Batubara
Dana JEPT Tak Kunjung Cair, Pemerintah Cari Sumber Utang Lain untuk Pensiunkan PLTU Batubara

Indonesia terus didesak menghentikan PLTU batubara untuk mengurangi emisi karbon.

Baca Selengkapnya
Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan
Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.

Baca Selengkapnya
Pengadaan Listrik PLN Masih Jauh dari Target, RI Bakal Kekurangan Listrik?
Pengadaan Listrik PLN Masih Jauh dari Target, RI Bakal Kekurangan Listrik?

Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.

Baca Selengkapnya
Tak Kunjung Cair, Luhut Tagih Dana Pensiun PLTU Batubara ke Investor
Tak Kunjung Cair, Luhut Tagih Dana Pensiun PLTU Batubara ke Investor

program pensiun dini PLTU batubara ini juga membutuhkan biaya, seperti yang sudah ditawarkan JETP.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional
Begini Nasib Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Usai Dihapus dari Proyek Strategis Nasional

Rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya usai resmi dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi

Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.

Baca Selengkapnya
Target Bauran Energi 25 Persen di 2025 Terancam, Covid-19 Jadi Kendala Besar
Target Bauran Energi 25 Persen di 2025 Terancam, Covid-19 Jadi Kendala Besar

Pembangunan infrastruktur pendukung energi bersih di lapangan terhambat.

Baca Selengkapnya
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Baca Selengkapnya